Puluhan Bus Tak Beroperasi di Jam Sibuk, PSI Minta Heru Budi Evaluasi Dishub & Transjakarta

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Eneng Maliyanasari minta Pemprov DKI melakukan evaluasi terhadap Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan manajemen PT Transportasi Jakarta (TransJakarta).

Pernyataan ini diketahui menyusul beredarnya foto di lini masa Twitter.

Diunggah oleh akun @BisKota_, foto tersebut menampilkan puluhan unit bus Transjakarta yang terparkir di pool Transjakarta Pinang Ranti saat jam sibuk.

Pengunggah mengatakan foto tersebut diambil pada Selasa (13/12/2022).

Di mana akun tersebut mengatakan puluhan unit Low Deck diparkir karena tidak siap operasi saat banyak rute kekurangan unit.

Mengetahui hal ini, Eneng pun bereaksi dan menyoroti manajemen yang ada di PT Transjakarta.

"Dari informasi yang beredar bus-bus tersebut bermerek Scania dan Mercedes Benz yang dibeli tahun 2018, jadi masih relatif baru. Itu adalah aset negara yang dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Jika dibiarkan menganggur, maka akan rusak, yang akhirnya menjadi kerugian negara," kata Eneng dialam keterangan tertulis, Rabu (14/12/2022).

Baca juga: Aduan Jaki, Pegawai Transjakarta Diduga Parkir Motor di Pinggir Jalan Dekat Halte Cibubur

Politisi PSI ini menilai situasi tersebut menyebabkan pelayanan masyarakat terganggu. Apalagi saat ini kemacetan dan kepadatan lalu lintas sudah kembali seperti sebelum pandemi.

"Masyarakat juga dirugikan karena harus lama menunggu dan berdesak-desakan saat jam sibuk akibat jumlah bus masih kurang. Transjakarta dan Dinas Perhubungan perlu menjelaskan hal ini kepada publik," lanjutnya.

Kata dia, kejadian ini seharusnya menjadi indikator penting bagi Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk melakukan evaluasi pelayanan transportasi publik di ibu kota.

"Pak Gubernur dapat menurunkan Inspektorat untuk melakukan investigasi, sehingga kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan apakah ada kerugian negara atau tidak," pungkasnya.