KPK Soroti Kekayaan Pejabat DKI yang Dinilai Tak Wajar, Heru Budi Pilih Tutup Mulut:Saya Enggak Tahu

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono enggan berkomentar soal harta kekayaan pejabatan di jajaran Pemprov DKI yang belakangan disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat ditanya awak media terkait hal ini, eks Wali Kota Jakarta Utara ini justru melimpahkannya kepada pihak Inspektorat DKI Jakarta.

"Ya enggak tahu saya (soal kekayaan pejabat DKI), tanya Inspektorat," ucapnya saat ditemui di gedung DPRD DKI, Senin (19/12/2022).

Ketika kembali ditanya soal kemungkinan membentuk Satgas khusus untuk menyelidiki hal ini pun Heru Budi enggan menjabat.

Ia menyebut, saat ini dirinya masih fokus mencatat dan mendengarkan masukan-masukan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD DKI.

"Saya hari ini kunjungan ke fraksi-fraksi,  terima kasih," ujarnya singkat.

Dilansir dari Kompas.com, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata merasa heran dengan harta kekayaan yang melimpah milik para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Baca juga: Saat Pimpinan PKS Minta Nomor Ponsel Heru Budi: Barangkali Bisa Bicara Lebih Lanjut ke Depan

Ia berujar, berdasarkan data dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), ada pejabat Pemprov DKI yang memiliki 20-25 bidang tanah.

"Saya enggak habis pikir ketika saya cek LHKPN pejabat ini itu, saya punya akses buka LHPKN seluruh penyelenggara pejabat negara, termasuk pejabat Pemprov DKI," tutur Alexander ketika memberikan sambutan dalam acara Koordinasi Pencegahan Korupsi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2022).

"Saya cek itu, wah, bidang tanahnya 20-25. Waras enggak sih kita ini," sambungnya.

Lantas, siapa saja para pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang memiliki puluhan bidang tanah?

Berdasarkan data LKHPN periode 2021 yang dihimpun Kompas.com dari situs https://elhkpn.kpk.go.id/, berikut merupakan harta kekayaan berupa bidang tanah milik para pejabat sekelas kepala dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta:

Kepala Dinas Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana memiliki lima bidang tanah dan bangunan serta satu bidang tanah dengan total nilai Rp 1,7 miliar yang tersebar di Kota Depok, dan Kota Bogor.

Seluruh bidang tersebut merupakan hasil perolehan sendiri.

Baca juga: Tunggu Perintah Heru Budi, Kawasan Monas Belum Tentu Buka saat Malam Tahun Baru

Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti memiliki dua bidang tanah dan bangunan serta satu bidang tanah dengan total nilai Rp 3,1 miliar yang tersebar di Kota Depok dan Jakarta Selatan.

Seluruh bidang tanah tersebut merupakan hasil perolehan sendiri dan warisan.

Kepala Dinas Bina Marga

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho memiliki lima bidang tanah dengan total nilai Rp 14,9 miliar yang tersebar di Sleman, Jakarta Timur, Bekasi, Jakarta Timur, dan Tangerang Selatan.

Lima bidang tanah tersebut merupakan hasil perolehan sendiri dan warisan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Yusmada Faizal memiliki tiga bidang tanah dan bangunan serta dua bidang tanah dengan total nilai Rp 10,7 miliar yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bekasi, Tangerang, dan Surabaya.

Seluruh bidang tersebut merupakan hasil perolehan sendiri dan hibah tanpa akta.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto memiliki dua tanah dan bangunan serta bidang bangunan dengan total nilai Rp 2,9 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan.

Seluruh bidang tersebut merupakan hasil perolehan sendiri dan warisan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko memiliki enam bidang tanah dan bangunan dan tujuh bidang tanah dengan total nilai Rp 7,4 miliar yang tersebar di Klaten dan Tangerang Selatan.

Seluruh bidang tersebut tersebut merupakan hasil perolehan sendiri dan hibah tanpa akta.

Kepala Satpol PP DKI

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Arifin memiliki dua bidang tanah serta tujuh bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 23,8 miliar yang tersebar di Jakarta Barat, Tangerang, dan Jakarta Timur.

Seluruh bidang tersebut merupakan hasil perolehan sendiri dan hibah tanpa akta.

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta Satriadi Gunawan memiliki satu bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 3,8 miliar yang tersebar di Depok.

Satu bidang tersebut merupakan hasil perolehan sendiri.

Baca juga: Dipuji Ahok dan Dipakai Anies, Terungkap 2 Pendahulu Yusmada yang Didepak karena Banjir Jakarta

Kepala Dinas Sosial

Kepala Dinas Sosial Premi Lasari memiliki tiga bidang tanah dan bangunan, serta empat bidang tanah dengan total nilai Rp 4,3 miliar tersebar di Jakarta Timur, Bogor, dan Karawang.

Seluruhnya tercatat diperoleh dari hasil sendiri.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transimgrasi, dan Energi

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transimgrasi, dan Energi Andri Yansyah memiliki delapan bidang tanah serta delapan bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 13,69 miliar.

Seluruh bidang tanah dan bangunan itu tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bogor, Bekasi, dan Kuningan.

Seluruhnya diklaim berasal dari hasil sendiri.

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Tuty Kusumawati memiliki dua bidang tanah dan bangunan serta lima bidang tanah dengan total nilai Rp 1,9 miiliar.

Tanah dan bangunan itu tersebar di Jakarta Timur, Berau, dan Sleman.

Seluruhnya diklaim berasal dari hasil sendiri, warisan, dan hibah dengan akta.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP)

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Suharini Eliawati tercatat memiliki empat bidang tanah dan satu bidang tanah dan bangunan dengan nilai total Rp 1,2 miliar di Bogor.

Seluruhnya diklaim berasal dari hasil sendiri.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto tercatat hanya memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan nilai Rp 600 juta terletak di Depok.

Sebidang tanah dan bangunan itu berasal dari hasil sendiri.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Budi Awaludin memiliki satu bidang tanah dan sebuah bangunan dengan total nilai Rp 1,7 miliar yang terletak di Kota Jakarta Selatan.

Satu bidang tanah tersebut merupakan hasil warisan.

Kepala Dinas Perhubungan

Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo memiliki empat bidang tanah dan bangunan; tiga bidang bangunan; serta empat bidang tanah dengan total nilai Rp 7,9 miliar.

Seluruh bidang tanah dan bangunan itu tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Gorontalo.

Seluruhnya diklaim berasal dari hasil sendiri.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Uus Kuswanto tercatat memiliki empat bidang tanah dan bangunan, serta tanah dengan total nilai Rp 5,08 miliar di Tangerang dan Ciamis.

Seluruhnya tercatat berasal dari hasil sendiri.

Plt Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Plt Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Raides Aryanto memiliki sebidang tanah dan bangunan senilai Rp 851,75 juta terletak di Depok.

Selain itu, Raides juga memiliki sebidang tanah seluas 188,5 meter persegi di Kerinci, Jambi, senilai Rp 67,84 juta.

Keduanya merupakan hasil perolehan sendiri.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Ratu Rante Allo tercatat memiliki delapan bidang tanah, dua bangunan, serta sebidang tanah dan bangunan senilai Rp 15 miliar tersebar di Tana Toraja dan Jakarta Pusat.

Adapun seluruh tanah, bangunan, serta tanah dan bangunan itu paling banyak berasal dari hibah tanpa akta, hasil sendiri, dan warisan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Benni Aguscandra tecatat memiliki empat bidang tanah dan bangunan senilai Rp 3,25 miliar terletak di Bogor, Jawa Barat.

Seluruhnya merupakan hasil perolehan sendiri.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Achmad Firdaus memiliki empat bidang tanah senilai Rp 747,5 juta terletak di Bogor, Cianjur, dan Jakarta Selatan.

Seluruhnya tertulis berasal dari hasil perolehan sendiri.

Kepala Dinas Kebudayaan

Kepala Dinas Kebudayaan Iwan Henry memiliki dua bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 4,01 miliar terletak di Jakarta Timur.

Seluruhnya merupakan tertulis berasal dari warisan.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Wahyu Haryadi memiliki sebidang tanah dan bangunan senilai Rp 2,1 miliar di Jakarta Pusat.

Selain itu ada juga sebidang tanah senilai Rp 908 juta di Bekasi.

Seluruhnya tertulis berasal dari hasil perolehan sendiri.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Andhika Permata memiliki sebidang tanah serta tiga bidang tanah dan bangunan, serta sebidang tanah dengan total nilai Rp 8,95 miliar terletak di Bekasi, Bogor, Depok, dan Jakarta Selatan.

Seluruh tanah dan bangunan itu merupakan hasil perolehan sendiri dan warisan.

Plt Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

Plt Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Fajar Sauri tercatat hanya memiliki sebidang tanah dan bangunan senilai Rp 4,5 miliar di Jakarta Timur.

Sebidang tanah itu berasal dari perolehan sendiri.

Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata

Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali tercatat memiliki 16 bidang tanah, dua bangunan, tiga serta tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 4,6 miliar.

Seluruh bidang tanah serta tanah dan bangunan tersebar di Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Jakarta Timur. 21 bidang tanah serta tanah dan bangunan itu tercatat berasal dari perolehan sendiri dan hibah tanpa akta.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News