Penjabat Pengganti Anies Baswedan
Berani Semprot Pj Gubernur Heru Budi, Gembong PDIP: Kami Kritis Konstruktif, Tak Membabi Buta
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono buka-bukaan soal kritik yang sempat disampaikannya kepada Heru Budi Hartono.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Septiana
lihat foto
Dalam pertemuan itu, Gembong mengkritisi soal komunikasi publik Heru Budi yang dianggap lemah.
Imbasnya, kebijakan yang dibuat Heru Budi justru acap kali bikin gelisah masyarakat.
"Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pak Pj, kegelisahan soal komunikasi publik yang relatif lemah sehingga kebijakan bikin kegaduan," ucapnya.
Ada dua kebijakan Heru Budi yang disorot politikus senior PDIP itu.
Pertama, soal pembatasan usia Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) maksimal 56 tahun yang dinilai sangat kontroversial.
Pasalnya, ada ribuan PJLP yang bakal kehilangan pekerjaannya akibat kontrak kerjanya tak diperpanjang lagi pada 2034 mendatang.
"Walaupun ini sesuai Undang-undang, ini mengakibatkan kegelisahan. Kebijakan pak Pj dalam konteks ini sangat minus, bukan sekedar minus lagi," ujarnya.
Selain itu, kebijakan Heru Budi yang dinilai cukup kontroversial yaitu keputusan eks Wali Kota Jakarta Utara ini mengubah slogan Kota Jakarta.
Sebagai informasi, di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, Jakarta punya slogan 'Kota Kolaborasi'.
Kemudian, slogan itu diganti Heru Budi menjadi 'Sukses Jakarta untuk Indonesia'.
Hal yang disesalkan Gembong di sini bukan soal keputusan Heru Budi mengubah slogan itu.
Baca juga: Temui Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Kelakar Ridwan Kamil: Rahasia, Nanti Ya
Melainkan terkait sosialisasi ke masyarakat yang dinilai sangat kurang sehingga kebijakan ini justru menimbulkan polemik.
"Kebijakan ini jadi bulan-bulanan di media, karena komunikasi publik (kurang). Menggerakkan SPKD bahu membahu untuk membangun Jakarta itu harus mampu diterjemahkan dengan baik," kata Gembong.
Walau mengaku siap berkomitmen mendukung Heru Budi, Gembong menegaskan pihaknya bakal tetap memberikan kritik bila ada kebijakan yang dirasa kurang pas.
"Ada saatnya kami memberikan dukungan, ada saatnya kami mengkritik juga. Kalau 'digebukin' jangan kaget," tuturnya.
Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News
