Bakal Diterapkan di Jakarta, Apa Itu Electronic Road Pricing?

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, berencana menerapkan sistem jalan berbayar elektronik alias electronic road pricing (ERP).

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta kini tengah menggodok Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur soal ERP ini.

Adapun rencananya, peraturan tersebut ditargetkan rampung pada 2023 ini.

Bakal diterapkan di Jakarta, lalu apa itu electronic road pricing (ERP)?

Baca juga: Wacana Penerapan ERP Mencuat Lagi, Kapan Diterapkan? Ini Kata Dishub DKI

Sebagai informasi, ERP merupakan sebuah sistem jalanan berbayar untuk setiap pengendara motor atau mobil yang melintas di jalanan tersebut.
Dengan sistem ini, nantinya pengguna kendaraan wajib membayar dalam jumlah tertentu untuk melintas.

Penerapan ERP ini sebetulnya sudah terlebih dahulu diimplementasikan di negara lain. Salah satunya, seperti di Singapura.

Di Jakarta sendiri, regulasi soal ERP ini tertuang dalam Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLE). Dalam Pasal 10 Ayat 1 Raperda PLLE dijelaskan, bahwa ERP akan diterapkan setiap hari mulai pukul 5.00 WIB sampai 22.00 WIB.

Sementara pada Pasal 11 Ayat 1 dijelaskan bahwa semua jenis kendaraan bermotor atau listrik bisa melintas di jalan berbayar ini.

Pengecualian, berlaku untuk kendaraan berat yang dilarang melintas di kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik.

Adapun kendaraan yang boleh melintas harus dilengkapi dengan perangkat identitas kendaraan dan/atau perangkat elektronik tertentu lainnya.

Lantas, berapa tarifnya?

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo menjelaskan, bahwa nantinya tarif yang akan dikenakan bakal disesuaikan dengan panjang ruas jalan di kawasan tersebut.

Akan tetapi, angkanya berkisar Rp 5 ribu sampai Rp 19 ribu.

Walau demikian, kata Syafrin kebijakan soal penerapan ERP ini baru akan dilaksanakan setelah Raperda PPLE disahkan.

"Tidak bisa dipastikan pertengahan atau akhir tahun. Tapi yang jelas targetnya tahun ini (selesai)," kata Syafrin, Selasa (10/1/2023).

Berikut daftar 25 jalan yang rencananya akan dibuat berbayar di Jakarta: 

1. Jalan Pintu Besar Selatan

2. Jalan Gajah Mada

3.Jalan Hayam Wuruk

4. Jalan Majapahit

5. Jalan Medan Merdeka Barat

6. Jalan Moh Husni Thamrin

7. Jalan Jenderal Sudirman

8. Jalan Sisingamangaraja

9.Jalan Panglima Polim

10.Jalan Fatmawati (Simpang Jalan Ketimun 1 - Simpang Jalan TB Simatupang)

11. Jalan Suryopranoto

12. Jalan Balikpapan

13. Jalan Kyai Caringin

14. Jalan Tomang Raya

15. Jalan Jenderal S Parman (Simpang Jalan Tomang Raya - Simpang Jalan Gatot Subroto)

16. Jalan Gatot Subroto

17. Jalan MT Haryono

18. Jalan DI Panjaitan

19. Jalan Jenderal Ahmad Yani (Simpang Jalan Bekasi Timur Raya - Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan);

20. Jalan Pramuka

21. Jalan Salemba Raya

22. Jalan Kramat Raya

23. Jalan Pasar Senen

24. Jalan Gunung Sahari

25. Jalan HR Rasuna Said

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News