Di Depan Ulama, Cak Imin Beberkan Alasan PKB Tolak Proporsional Tertutup

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menjelaskan alasan partainya menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Tribunjakarta.com/Elga Hikari Putra
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di acara Ijtima Ulama Nusantara, Jumat (13/1/2023). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menjelaskan alasan partainya menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Hal itu kembali ditegaskan Cak Imin di hadapan para ulama yang menghadiri acara Ijtima Ulama Nusantara.

"PKB dalam sikap pemilihan pemilu, pada dasarnya tetap berpegang kepada UU yaitu sistem proporsional terbuka," kata Cak Imin dalam pidato politiknya di acara Ijtima Ulama Nusantara yang digelar PKB di hotel kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2023).

Menurut Cak Imin, seandainya wacana sistem proporsional tertutup juga disosialisasikan sejak lama maka mungkin saja PKB akan mendukung sistem tersebut.

Tapi faktanya saat ini pemilu sudah tinggal setahun mendatang dan ketentuan sistem proporsional mana yang akan digunakan masih belum diputuskan menyusul masih proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Menyangkut wacana proporsional tertutup, seandainya dilakukan 4 tahun sebelum pemilu barangkali PKB juga akan mendukung.

Tapi kalau diputuskan 1 tahun menjelang pemilihan umum itu artinya menghambat seluruh proses yang telah berjalan dengan baik di berbagai level," papar Cak Imin.

Baca juga: Pimpinan DPRD DKI Akui Banyak Masyarakat Belum Paham Soal Sistem Proporsional Pemilu

Lebih lanjut Cak Imin berharap pemilu 2024 bisa digelar sesuai jadwal yang telah ditentukan yakni pada Rabu 14 (2/2024).

"Oleh karena itu, PKB mengharap kepada seluruh pelaksana pemilihan umum untuk konsisten melaksanakan pemilihan umum sesuai jadwal dan berdasarkan keputusan  yang sudah ditetapkan," ujar Cak Imin.

Minta Dukungan Ulama

Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga meminta dukungan ulama agar PKB bisa masuk ke tiga besar pada pemilu 2024 mendatang.

"Dengan basis suara muslim terbesar jumlah suara PKB yang 13 juta Dan kursi 58 insya Allah partai Islam terbesar di dunia itu ya PKB.

Insya Allah papan atas, Kita kejar di 2024 sehingga PKB benar-benar Lolos dari jebakan kelas menengah," ujar Cak Imin.

Diketahui, PKB merupakan satu dari 8 fraksi di DPR yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Ketua Umum PKB Muhamimin Iskandar turut hadir bersama para pimpinan partai politik yang bertemu di Hotel Dharmawangsa pada Minggu (8/1/2023) lalu.

Diketahui, ada lima poin keputusan yang dihasilkan dalam pertemuan delapan pimpinan parpol yang memiliki wakil di parlemen.

Lima poin tersebut dibacakan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Pertama, Kami Menolak Proporsional Tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi.

Sistem Pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Sukmajaya, Depok, Minggu (14/10/2018).
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Sukmajaya, Depok, Minggu (14/10/2018). (TribunJakarta.com/Bima Putra)

Di lain pihak, sistem Pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat dimana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan Partai Politik. Kami tidak ingin Demokrasi mundur,

Kedua, Sistem Pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUUVI/2008 pada 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam 3 (tiga) pemilu. Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk dan tidak sejalan dengan asas Ne Bis In Idem.

Ketiga , KPU agar tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai peraturan perundang undangan.

Keempat, Kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang telah disepakati bersama.

Kelima, Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas Politik, keamanan dan ekonomi," ujar isi sikap dari 8 pimpinan parpol tersebut. 

 

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved