KPU DKI Gelar Uji Publik atas Wacana Penambahan Dapil dan Jumlah Anggota DPRD Pileg 2024

Nurdin mengatakan, dalam uji publik itu pihaknya memaparkan tiga opsi rancangan penataan dapil disertai penjelasan pembagian dapil dan alokasi kursi

Ist
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta tetap menggelar uji publik terhadap rancangan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk Pemilu 2024. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta tetap menggelar uji publik terhadap rancangan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk Pemilu 2024.

"Dalam kegiatan uji publik itu kami mengundang pimpinan partai politik peserta pemilu di Jakarta, Ketua dan Wakil Ketua Komisi A DPRD, pemerintah daerah diwakili Kesbangpol dan Kadis Dukcapil DKI Jakarta, NGO (Non-Governmental Organization/LSM), pemantau pemilu, beberapa ormas," ujar Komisioner KPU DKI Jakarta, Nurdin saat dihuhungi, Sabtu (21/1/2023).

Diketahui, uji publik itu merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XX/2022 yang memberi kewenangan kepada KPU RI selaku penyelenggara pemilu untuk mengatur dapil pemilu.

Namun, akhirnya dalam rapat di Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu, KPU RI sepakat untuk tak melakukan perubahan dapil dan tetap sama dengan Pemilu 2019 lalu.

"Tapi, kami tetap diminta untuk melalukan uji publik untuk bisa menggali atau mendapatkan masukan dari stakeholders" ujar Nurdin.

Baca juga: PAN Buka Lowongan 12 Caleg DPR dan DPRD DKI, Siap Jorjoran Biayai Kampanye

Nurdin mengatakan, dalam uji publik itu pihaknya memaparkan tiga opsi rancangan penataan dapil disertai penjelasan pembagian dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. 

"Kami melaksanakan uji publik dengan memberikan beberapa rancangan simulasi, yaitu dengan dapil existing 106 kursi, 120 kursi dan 125 kursi," ujar Nurdin.

Penduduk Jakarta Alami Peningkatan

Nurdin menjelaskan, saat ini penduduk DKI Jakarta berdasarkan Data agregat kependudukan kecamatan (DAK2) sudah berjumlah 11 juta sekian.

Mengacu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), maka untuk jumlah penduduk 11-20 juta, jumlah kursi di parlemen sedianya di angka 100 orang.

Untuk di Jakarta, maka jumlah kursi DPRD juga mengacu UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Untuk di Jakarta karena jumlah penduduk 11 juta sekian, maka jumlah kursi untuk Pemilu 2024 idealnya 100 kursi.

Baca juga: Gibran Siap Maju Pilgub DKI, Gilbert PDIP Heran Partainya Kerap Dorong Calon dari Luar Jakarta

Kemudian, karena ada UU khusus (UU Nomor 29 Tahun 2007), maka jumlah kursi itu ditambah 125 persen, jadi idealnya 125 kursi potensi kursi DPRD untuk 2024.

Namun, keputusan mengenai hal itu ada di KPU RI, kami di Jakarta hanya sebagai pelaksana saja," kata Nurdin.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved