Sejak Operasi Yustisi Dihapus Anies Baswedan, 405.000 Pendatang Masuk Jakarta

Dukcapil DKI mencatat, Jakarta kedatangan 405.306 pendatang selama periode 2020 hingga 2022 lalu.

TRIBUNJAKARTA.COM/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT
Suasana warga Jakarta meminta Gubernur DKI, Anies Baswedan untuk bersalaman dan berswafoto pada acara peresmian taman Spot Budaya Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Status Jakarta sebagai kota besar dan ibu kota negara punya daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Setiap tahuannya, ada puluhan hingga ratusan pendatang di Jakarta yang berasal dari berbagai daerah, khususnya usai hari raya lebaran.

Untuk mengatasi masalah perpindahan warga dari desa ke kota alias urbanisasi ini, pemerintah di sebuah kota biasanya melakukan operasi yustisi bagi para pendatang, tak terkecuali di DKI Jakarta.

Namun, operasi yustisi ini di DKI Jakarta ini sudah dihapus di era Gubernur Anies Baswedan.

Imbasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI mencatat, Jakarta kedatangan 405.306 pendatang selama periode 2020 hingga 2022 lalu.

"Pendatang di 2020 itu ada sekira 113.814 orang. Sedangkan, tahun 2021 ada 139.740 dan 2022 ada 151.752 orang," ucap Plt Kepala Dinas Dukcapil DKI Budi Awaluddin saat dikonfirmasi, Selasa (14/2/2023).

Budi mengakui, Jakarta sebagai kota besar sekaligus ibu kota negara memang punya daya tarik tersendiri, sehingga banyak penduduk yang ingin mengadu nasib.

Meski demikian, ternyata sebagian besar pendatang itu hanya lulusan SMA dan hampir setengahnya tak memiliki keahlian.

"Memang trennya dari beberapa tahun belakangan ini yang datang ke Jakarta itu hampir 75 persen mereka adalah SMA sederajat ke bawah dan 50 persennya tidak punya keterampilan," ujarnya.

Baca juga: Pastikan Tak Ada Operasi Yustisi Bagi Pendatang Usai Lebaran, Pemprov DKI: Nanti Cuma Didata Saja

Untuk mengatasi fenomena ini, Budi menyebut, Dinas Dukcapil DKI berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pendatang itu.

"Kami lakukan pembinaan-pembinaan kepada mereka dan kami berkoordinasi dengan beberapa SKPD lainnya terkait penanganan bagi mereka yang enggak punya keterampilan," kata dia.

Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono ini pun mengingatkan para pendatang untuk tertib administrasi.

Upaya jemput bola pun dilakukan Dinas Dukcapil DKI lewat program Kampung Sadar Adminduk.

"Program ini kami lakukan ke RW-RW, bagaimana kami memberikan sosialisasi dan layanan jemput bola kepada masyarakat agar mereka tertib administrasi kependudukannya," tuturnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved