Jago Audit, Sekda DKI Baru Jadi harapan Besar NasDem: Target Pendapatan Daerah Bisa Tercapai

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh berharap latar belakang Joko Agus Setyono sebagai auditor mampu membawa peningkatan pendapatan bagi Pemprov DKI Jakarta.

Disampaikan Nova, saat ini ekonomi di Jakarta memang tengah berjuang kembali menuju pulih setelah dihantam pandemi Covid-19.

"Pertumbuhan ekonomi hampir minus juga kalau di DKI pas pandemi awal. sekarang ekonomi sudah mulai bangkit dan kalau saya lihat, kemarin itu anggaran kita Rp 82 triliun untuk tahun ini dan saya berharap target pendapatan daerah bisa tercapai rari sektor-sektor kegiatan yang pajak daerah dan lainnya," ujar Nova di DPRD DKI Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Legislator Partai NasDem itu sendiri tak merasa kaget jika Joko Agus yang dipilih Presiden Jokowi sebagai Sekda DKI Jakarta.

Joko Agus yang merupakan kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bali mengalahkan dua kandidat lainnya yang merupakan pegawai Pemprov DKI Jakarta yakni Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata

"Saya rasa beliau layak lah, dia juga dulunya sebagai BPK di Bali," kata Nova.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Harap Sekda Joko Agus Bisa Eksekusi 3 Program Prioritas Heru Budi

Keponakan Ketum NasDem Surya Paloh itu pun meyakini Joko Agus bisa bersikap netral dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekda DKI Jakarta kendati bukan berasal dari internal Pemprov DKI Jakarta.

"Sekda ini pencalonannya kan eselon I, memang dikasih beberapa nama, ada tim penilai juga. Eselon I juga presiden yang memutuskan, dan juga ada tim penilai sendiri."

"Istilahnya boleh pun dari mana-mana, kan lelang jabatan. Saya rasa kalau dalam hal ini, pasti netral," papar Nova.

Nova pun berharap Joko Agus bisa segera nyetel dengan Pj Gubernur Heru Budi Hartono untuk mengatasi sejumlah permasalahan di Jakarta.

Terutama tiga masalah aku di DKI Jakarta yakni banjir, macet dan kemiskinan.

"Jangan sampai RAPD terputus di tahun berikutnya. Jadi kalau misalkan tahun ini ada tiga embung yang harus diselesaikan, selesaikan tahun ini, nah itu yang kita harapkan kita konsentrasikan ke sub bidang yang krusial," tuturnya.