Jumlah Korban Meninggal Kebakaran Depo Plumpang Berkurang 1 Jadi 18 Jiwa, Ini Penjelasan BPBD DKI

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, jumlah korban meninggal dunia akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang berkurang satu menjadi 18 orang.

Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji menyebut, jumlah korban meninggal dunia berkurang lantaran ditemukan kesamaan DNA dari dua kantong jenazah.

"Hingga pukul 18.00 WIB, korban meninggal berkurang satu orang karena setelah dilakukan pengecekan terdapat kesamaan DNA dari dua kantong jenazah, sehingga total menjadi 18 jiwa," ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/3/2023).

Isnawa juga menyebut, hingga kemarin petang ada 28 korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang masih dirawat intensif di rumah sakit.

Puluhan korban luka-luka ini dirawat di lima rumah sakit berbeda di DKI Jakarta.

Adapun jumlah korban kebakaran yang masih mengungsi sebanyak 184 jiwa.

Mereka tersebar di tiga lokasi berbeda dengan rincian sebanyak 79 jiwa di Kantor PMI Jakarta Utara, 25 jiwa di RPTRA Rasela, dan 80 jiwa di Posko Pengungsian RW 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan.

Baca juga: Tiga Jenazah dan Potongan Tubuh Korban Kebakaran Depo Plumpang Teridentifikasi, Ini Identitasnya

Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta ini berjanji, Pemprov DKI bakal memberikan penanganan terbaik bagi korban bencana kebakaran Depo Plumpang yang terjadi Jumat (3/3/2023) lalu.

"Bantuan yang sudah disalurkan terdiri dari makanan, pakaian, dan obat-obatan. Bantuan ini akan terus diupayakan untuk disalurkan secara optimal dan kontinyu," tuturnya.

Selain memberikan bantuan berupa pangan dan sandang, Pemprov DKI juga melakukan jemput bola pelayanan kependudukan.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, tercatat sudah ada 442 warga yang mendapat pelayanan tersebut.

Adapun layanan yang sudah diberikan berupa cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), cetak Kartu Keluarga (KK), pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD), hingga permohonan akta lahir.