Dishub DKI Kena Semprot PSI Gegara Mau Naikkan Tarif Transjakarta: Kebangetan Banget!

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari tak setuju dengan rencana kenaikan tarif Transjakarta, khususnya saat jam sibuk.

Menurutnya, tak ada urgensinya Pemprov DKI menaikkan tarif transportasi andalan warga ibu kota tersebut.

“Pengguna Transjakarta di jam sibuk itu adalah mereka para pekerja, pada waktu tersebut penumpang itu penuh luar biasa,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (13/4/2023).

“Jangankan duduk, berdiri saja masih susah kadang-kadang. Kebangetan kalau tarif Transjakarta naik,” sambungnya.

Dibandingkan menaikan tarif, ia menilai Transjakarta seharusnya bisa mencari cara atau strategi supaya penumpang pada jam sibuk bisa berkurang, bukan malah menambah beban bagi para warga pengguna Transjakarta.

Baca juga: Cek Tarif Jalan Tol Trans Jawa untuk Persiapan Mudik Lebaran, Pastikan Saldo E-Toll Cukup

Pasalnya, ia menilai terobosan pelayanan yang dilakukan Transjakarta selama ini belum berjalan maksimal.

“Masih banyak yang harus dibenahi dari pelayanan transportasi publik. PR rute yang terintegrasi, tarif yang terintegrasi, dan penyesuaian akan rute dampak dari pembangunan MRT/LRT,” ujarnya.

“Ini yang mestinya jadi prioritas alih-laih menaikkan tarif,” tambahnya menjelaskan.

Ia pun menyarankan supaya Transjakarta membuat terobosan yang bisa menguntungkan buat masyarakat berpenghasilan rendah, seperti tunjangan tiket dan lainnya.

“Di Singapura ada voucher bus bagi penduduk berpenghasilan rendah atau memberikan tarif tiket yang lebih murah bagi mereka yang berlangganan mingguan atau bulanan,” tuturnya.

Dishub DKI Ungkap Alasan Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta

Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tengah mempertimbangkan untuk menaikan tarif layanan angkutan umum di ibu kota.

Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo mengatakan, kenaikan tarif angkutan umum ini merupakan usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).

“Ini ada usulan dari DTJK, tentu kami harus lakukan cek ricek terkait itu, tentu ada survei internal,” ucapnya di Balai Kota, Senin (3/4/2023)

Baca juga: Atasi Kemacetan di Jakarta, Dishub DKI Tutup Putaran Balik di 32 Titik, Ini Daftarnya!

Salah satu moda transportasi yang tengah dipertimbangkan untuk tarifnya dinaikkan ialah Transjakarta.

Survei pun sudah dilakukan Dishub DKI lewat instagram resminya (@dishubdkijakarta).

Lewat unggahan instagram story, Dishub DKI melakukan jajak pendapat terkait rencana kenaikan tarif tersebut.

Dari hasil survei yang dilihat TribunJakarta.com hingga pukul 15.40 WIB, sebanyak 82 orang warganet tak setuju dan hanya 18 persen yang setuju tarif Transjakarta dinaikan.

Kemudian, Dishub DKI pun melakukan survei terkait nominal kenaikan tarif yang mungkin bisa diterapkan.

Ada tiga opsi yang bisa dipilih masyarakat, yaitu Rp 4.000 flat sepanjang hari, Rp 5.000 flat sepanjang hari, serta Rp 4.000 (pukul 05.00 - 07.00 WIB) dan Rp 5.000 (mulai pukul 07.00 WIB).

Hasilnya, sebanyak 73 persen warganet memilih opsi kenaikkan tarif menjadi  Rp 4.000 sepanjang hari.

Kemudian, opsi Rp 5.000 sepanjang hari dipilih 12 persen warganet dan sisanya dipilih 15 persen warganet.

Syafrin menerangkan, tarif Transjakarta jadi salah satu yang dipertimbangkan untuk dinaikkan lantaran selama ini tak pernah mengalami perubahan.

Padahal beberapa moda transportasi lainnya, seperti KRL Commuter Line sudah beberapa kali mengalami penyesuaian tarif.

“Tarif existing Rp 3.500 itu sudah sejak 2007 tidak ada kenaikan, sementar moda angkutan lainnya mengalami penyesuaian,” ujarnya.

Hasil dari jajak pendapat yang dilakukan Dishub DKI di media sosial itu pun nantinya bakal jadi bahan evaluasi dalam memutuskan soal jadi atau tidaknya tarif angkutan umum di ibu kota naik.

Oleh sebab itu, anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono ini pun memastikan, tarif angkutan umum di ibu kota saat ini belum naik.

“Tarif belum naik, kami hanya melakukan survei, karena begitu ada usulan tentu kami tidak dia saja. Kami hasil mengkaji komprehensif,” tuturnya.

“Itu (survei di medos) tes ombak, kami mengecek bagaimana persepsi masyarakat terhadap usulan ini,” sambungnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News