Pemda Lampung Perbaiki Jalan Rusak Setelah Bertahun-tahun, Warga Senang Jokowi Mau Datang: Bagus Lah

"Sudah lama (jalan rusak), Mas. Mungkin sudah tahunan, persisnya kurang hafal saya. Tapi memang rusak melulu," kata Suratmi dikutip Kompas.com, Selasa (2/5/2023).

Pemilik rumah makan di Jalan Lintas Simpang Randu-Seputih Surabaya itu bahkan menyebut kondisi jalan bisa dikatakan hancur. Hal tersebut rentan memicu kecelakaan seperi mobil terbalik.

"Hancur, Mas. Berlubang-lubang. "Banyak mobil kebalik, itu truk yang muat-muat singkong," katanya.

"Katanya Pak Jokowi mau datang ke sini, jadi diperbaiki, ya baguslah," lanjutnya.

Nunggu viral dulu?

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Lampung (Unila) Dedy Hermawan menyebutkan, memang dari beberapa potret yang belakangan ini terjadi, terlihat Pemprov Lampung kurang serius dalam menanggapi gejolak di masyarakat.

"Dari situ, memang ada komitmen yang rendah dalam pembangunan infrastruktur. Apa itu indikatornya? Setelah viral, baru pemerintah provinsi bergerak," kata Dedy ditemui di ruang kerjanya, Rabu (3/5/2023)..

Baca juga: Usai Insiden Penembakan di Gedung MUI, Polisi Bergerak ke Lampung Dalami Latar Belakang Pelaku

Kemudian perbaikan jalan secara kilat di lokasi yang direncanakan akan ditinjau Joko Widodo menunjukkan ada kepanikan dari pemerintah provinsi atas capaian kinerja mereka di mata pejabat pusat.

"Ini mungkin teguran atau punishment kepada Pemprov Lampung yang dianggap tidak becus dalam mengelola infrastruktur jalan atau aset yang terbengkalai seperti Kota Baru," kata Dedy.

Selain itu, perbaikan jalan yang sekonyong-konyong dilakukan seperti di jalan lintas Kabupaten Rumbia, menjadi semacam pematah anggapan bahwa pemerintah terbatas anggaran.

"Artinya ada kemampuan, ada sumber daya, ada langkah-langkah yang sebenarnya bisa dilakukan jika pemerintah punya komitmen. Jadi alasan selama ini terbatas anggaran yang pernah dikatakan sebelumnya terbantahkan," kata Dedy.

Menurut Dedy, munculnya tekanan publik menunjukkan bahwa pemerintah provinsi "tidak hadir" di tengah masyarakat.

Dia menambahkan, dengan adanya tekanan publik, kritik, protes yang berasal dari masyarakat ini memperlihatkan indikasi pemerintah tidak mampu menampung dan bekerja secara maksimal.

"Kalau sampai ada tekanan publik baru bergerak, berarti pemerintah tidak hadir di masyarakat," kata Dedy.