Pemda Lampung Perbaiki Jalan Rusak Setelah Bertahun-tahun, Warga Senang Jokowi Mau Datang: Bagus Lah

TRIBUNJAKARTA.COM - Viral di media sosial Pemerintah Provinsi Lampung tergopoh-gopoh dalam memperbaiki beberapa jalanan rusak jelang kedatangan Presiden Joko Widodo.

Semula Jokowi dijadwalkan berkunjung ke Lampung pada hari ini, Rabu (3/5/2023) tetapi batal.

Kunjungan Jokowi dijadwalkan ulang dua hari lagi atau Jumat 5 Mei 2023.

Hal itu diungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2023).

Namun Basuki tidak mengetahui alasan penundaan kunjungan kerja hari ini.

"Ya mungkin jadwal Presiden, tanya protokol Istana," kata Basuki.

Sementara itu viral di media sosial potret pemerintah Lampung yang disibukan dengan perbaikan jalanan rusak di beberapa daerah.

Sebelumnya, jalanan lampung ini sempat viral dikritik Bima Yudho Saputro, pemilik akun Awbimax Reborn membuat video kritikan kepada pemerintah daerah Lampung.

Pada Senin (1/5) kemarin, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Komandan Korem 043 Gatam, dan Kapolda Lampung mengecek lokasi jalanan Lampung yang rusak tersebut, jalan yang juga bakal dilalui Presiden Jokowi.

Foto hingga video perbaikan jalan rusak di Lampung pun viral di media sosial diposting warganet.

Bahkan warganet ramai-ramai menyindir hal tersebut dan mengaitkannya dengan legenda pembangunan kompleks Candi Prambanan.

"Ternyata kisah Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang itu bukan sekedar legenda tetapi kisah nyata yang sekarang terjadi di Lampung gara-gara rencana kunjungan presiden," tulis akun @partaisocmed sembari mengunggah video perbaikan jalan.

Salah satu jalanan rusak yang kemudian diperbaiki ada di ruas Jalan Seputih Banyak-Rumbia di Lampung Tengah.

Warganya kaget sekaligus senang. Pasalnya, jalanan tersebut sudah bertahun-tahun rusak.

Warga sekitar pun menilai Pemprov Lampung baru menggubris fasilitas jalan yang rusak karena Jokowi mau berkunjung. Suratmi, salah satu warga, menuturkan, jalan itu sudah rusak selama bertahun-tahun.

"Sudah lama (jalan rusak), Mas. Mungkin sudah tahunan, persisnya kurang hafal saya. Tapi memang rusak melulu," kata Suratmi dikutip Kompas.com, Selasa (2/5/2023).

Pemilik rumah makan di Jalan Lintas Simpang Randu-Seputih Surabaya itu bahkan menyebut kondisi jalan bisa dikatakan hancur. Hal tersebut rentan memicu kecelakaan seperi mobil terbalik.

"Hancur, Mas. Berlubang-lubang. "Banyak mobil kebalik, itu truk yang muat-muat singkong," katanya.

"Katanya Pak Jokowi mau datang ke sini, jadi diperbaiki, ya baguslah," lanjutnya.

Nunggu viral dulu?

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Lampung (Unila) Dedy Hermawan menyebutkan, memang dari beberapa potret yang belakangan ini terjadi, terlihat Pemprov Lampung kurang serius dalam menanggapi gejolak di masyarakat.

"Dari situ, memang ada komitmen yang rendah dalam pembangunan infrastruktur. Apa itu indikatornya? Setelah viral, baru pemerintah provinsi bergerak," kata Dedy ditemui di ruang kerjanya, Rabu (3/5/2023)..

Baca juga: Usai Insiden Penembakan di Gedung MUI, Polisi Bergerak ke Lampung Dalami Latar Belakang Pelaku

Kemudian perbaikan jalan secara kilat di lokasi yang direncanakan akan ditinjau Joko Widodo menunjukkan ada kepanikan dari pemerintah provinsi atas capaian kinerja mereka di mata pejabat pusat.

"Ini mungkin teguran atau punishment kepada Pemprov Lampung yang dianggap tidak becus dalam mengelola infrastruktur jalan atau aset yang terbengkalai seperti Kota Baru," kata Dedy.

Selain itu, perbaikan jalan yang sekonyong-konyong dilakukan seperti di jalan lintas Kabupaten Rumbia, menjadi semacam pematah anggapan bahwa pemerintah terbatas anggaran.

"Artinya ada kemampuan, ada sumber daya, ada langkah-langkah yang sebenarnya bisa dilakukan jika pemerintah punya komitmen. Jadi alasan selama ini terbatas anggaran yang pernah dikatakan sebelumnya terbantahkan," kata Dedy.

Menurut Dedy, munculnya tekanan publik menunjukkan bahwa pemerintah provinsi "tidak hadir" di tengah masyarakat.

Dia menambahkan, dengan adanya tekanan publik, kritik, protes yang berasal dari masyarakat ini memperlihatkan indikasi pemerintah tidak mampu menampung dan bekerja secara maksimal.

"Kalau sampai ada tekanan publik baru bergerak, berarti pemerintah tidak hadir di masyarakat," kata Dedy.