Kritisi Rencana Heru Budi Lanjutkan Program Sumur Resapan Anies, Komisi D: Jangan Asal-asalan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengkritisi rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono membuat sumur resapan atau drainase vertikal untuk mengatasi banjir di ibu kota.

Ia pun minta supaya pembangunan 200 sumur resapan di Jakarta Selatan dikerjakan dengan serius dan tak asal-asalan.

“Jangan asal-asalan, nanti menjadi keluhan masyarakat,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (16/5/2023).

Hal ini dikatakan Ida bukan tanpa alasan, pembuatan sumur resapan yang sebelumnya masif dilakukan era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang acap kali menuai kritik.

Pasalnya, pembangunan sumur resapan itu justru menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana umum, seperti jalan raya dan trotoar.

“Kemarin mungkin karena mengejar target selesai dengan jumlah sekian puluh rinu. Jumlah yang sekian pilih ribu itu akhirnya tidak tepat sasaran atau bangunannya juga asal-asalan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, politikus senior PDIP ini minta supaya teknis pembangunan sumur resapan itu benar-benar diperhitungkan.

Supaya pembangunannya tak merusak sarana dan prasarana umum, serta efektif dalam mengatasi genangan atau banjir.

Baca juga: Antisipasi Banjir, Heru Budi Pakai Cara Lama Warisan Anies Baswedan dengan Bangun Sumur Resapan

Sebagai informasi, pembangunan sumur resapan yang dilakukan di era Anies Baswedan itu memang banyak dikecap oleh para politisi Kebon Sirih.

Fraksi PDIP jadi yang paling getol menyuarakan kritikannya terhadap program penanganan banjir yang dilakukan di era Anies itu.

“Sebenarnya bikin sumur resapan itu idealnya seperti apa sih, jangan membabi buta. Kalau kemarin kami ini kritisi terkait dengan pembangunannya yang memang menurut kami tidak tepat,” tuturnya.

Saking dinilai tak efektifnya program sumur resapan, tahun ini DPRD DKI menghapus program tersebut dari daftar kegiatan yang bisa didanai dari APBD. 

Pembuatan 200 sumur resapan di Jakarta Selatan itu pun disebutnya bakal menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak ketiga.

“Kalau tidak salah (pembangunan sumur resapan di Jaksel) tidak menggunakan APBD. Jadi pakai CRS atau kewajiban perusahaan,” tuturnya.

Ida pun mengaku tak menutup kemungkinan DPRD DKI bakal kembali mendanai program sumur resapan.

“Kalau memang ini cocok menurut saya tidak ada masalahnya dibuat contoh menggunakan APBD,” tuturnya.

Sebelumnya, guna mengatasi banjir yang jadi momok warga Jakarta, Pemprov DKI kembali menggunakan cara lama yang kerap digunakan di era Gubernur Anies Baswedan, yaitu dengan membuat sumur resapan atau drainase vertical.

Sepanjang 2023 ini, Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan berencana membangun 200 unit drainase vertikal di wilayahnya.

“Pembangunan drainase vertikal ini sudah mulai dilakukan dan akan dikerjakan di sepanjang tahun 2023,” ucap Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan Santo dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/5/2023).

Meski cara yang digunakan sama, namun Santo menyebut drainase vertikal yang dibangun ini merupakan model baru hasil pengembangan dari yang sebelumnya dibuat di era Anies.

Untuk sumur resapan yang baru dibangun ini merupakan model baru dengan memadukan galian manual yang dilanjutkan dengan sistem pengeboran menggunakan mesin, serta memiliki kedalam sekira 20 meter sampai 25 meter per unit.

Pengerjaan drainase vertikal model baru ini diawali dengan penggalian tanah sampai kedalaman tiga meter, kemudian dipasang buis beton berdiameter satu meter.

Selanjutnya, tanah dibor menggunakan mesin sedalam sekira 20 meter dengan menanam pipa sebesar 4 inci.

“Drainase vertikal model baru ini dilakukan supaya penangan banjir dan genangan bisa lebih maksimal,” ujarnya.

Sebagai informasi, pembangunan sumur resapan yang dibuat di era Gubernur Anies Baswedan sebelumnya kerap membuat polemik.

Pasalnya, sumur resapan itu justru acap kali membuat jalan tak rata dan bergelombang.

Tak seperti dulu, sumur resapan yang dibuat saat ini dipastikan tak akan dipasang di jalanan.

Seperti yang kini tengah dibangun di perempatan Seskoal Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Total ada 8 titik sumur resapan yang akan dipasang di wilayah itu, namun seluruhnya tak dipasang di tengah jalan seperti yang dulu kerap dilakukan di era Anies.

“Pembangunan drainase vertikal ini tidak dilakukan di badan jalan atau bahu jalan. Jadi, tidak mengganggu arus lalu lintas atau pengguna jalan lainnya,” tuturnya.