BNPP Gelar Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan 2023

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, PADEMANGAN - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023).

Rakordal ini digelar untuk mengawal pembangunan di perbatasan serta sebagai sarana evaluasi dan pemaksimalan program kerja aplikatif.

Pembukaannya dilakukan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD yang merupakan Ketua Dewan Pengarah BNPP.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP mengatakan, forum ini dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan.

Hal ini juga dalam mewujudkan visi dan misi Presiden Joko Widodo soal "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong di Perbatasan Negara".

Baca juga: Tegaskan Kedaulatan NKRI di Perbatasan, BNPP Luncurkan Prangko Seri Pos Lintas Batas Negara

Menteri Tito menuturkan, selama 3 tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.

"Namun, situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju," kata Tito di lokasi.

Target yang belum tercapai, lanjut Mendagri Tito, dapat dilanjutkan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang.

Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.

Proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan.

"Dengan pelaksanaan Rakordal ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," jelas Menteri Tito.

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023.

Baca juga: Gelar Rakordal, BNPP Konsolidasikan Kinerja Pengelolaan Perbatasan Negara

Pada tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp 7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan.

Kegiatan tersebut fokus pada pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.

Rakordal 2023 Pengelolaan Perbatasan Negara diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakan pembangunan di kawasan perbatasan.

Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News