Menteri Tito Minta BNPP Kawal Alokasi Dana Rp 760 Miliar ke Perbatasan Maluku Supaya Tepat Sasaran

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, MALUKU - Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) meminta jajarannya mengawasi alokasi dana pembangunan perbatasan Provinsi Maluku.

Dana pembangunan yang dimaksud sebesar Rp 760 miliar untuk dialokasikan ke empat kabupaten di kawasan perbatasan negara, yakni Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Aru.

"Total anggaran yang ada di Maluku pada empat kabupaten pada kawasan perbatasan, lebih kurang Rp 760 miliar," kata Tito dalam rangkaian kegiatan pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023, di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (14/6/2023) kemarin.

Rp 760 miliar tersebut diambil dari total Rp 7,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masuk dalam Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Renduk PBWN-KP) Tahun 2023.

Tito memerinci, total alokasi untuk Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp 316.102.204.268, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar Rp 150.443.502.713, Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp 196.899.705.133, dan untuk Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp 96.981.709.186.

"Di samping untuk empat kabupaten tersebut, terdapat pula alokasi untuk Provinsi Maluku sebesar Rp 4 miliar," ucap Tito.

Menteri Tito lantas menuntut segenap jajaran BNPP untuk memonitor kucuran dana yang pengerjaannya digarap oleh 28 kementerian/lembaga (K/L) tersebut.

Baca juga: Satelit Satria-1 Beroperasi Januari 2024, Mahfud MD Pastikan Layanannya Jangkau Daerah Terpencil

Hal ini supaya alokasi dana Rp 760 miliar bisa tepat sasaran untuk pembangunan kawasan perbatasan.

"Saya tugaskan kepada Pak Robert (Simbolon) sebagai Plh. Sekretaris BNPP, itu uangnya ada di mana, apakah masih di K/L atau sudah ada di pemerintah daerah?," kata Tito.

"Nah, nanti kalo sudah ketemu, porsi anggaran yang kita lacak tersebut di mana, jangan digunakan untuk yang lain karena peruntukannya itu untuk perbatasan," tegasnya.

Tito juga menginginkan pembangunan pada kawasan perbatasan khususnya di Maluku dilakukan dengan mekanisme 2 arah.

Tidak sekadar rancangan dari pemerintah pusat saja, melainkan usulan dan masukan dari pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Menteri Tito kembali menjelaskan, dalam acara pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023, BNPP akan melaksanakan peresmian atas beberapa hasil pekerjaan tahun 2022, yaitu preservasi jalan di Pulau Leti, rekonstruksi jalan Klis-Nyama sepanjang 174 km, penggantian Jembatan Wear Nuwewang sepanjang 20 meter. 

Pembangunan tersebut berdasarkan pendanaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), bukan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).