Demi Urai Kemacetan, Pemprov DKI Segera Terapkan Pembagian Jam Kerja Bagi ASN

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wacana pembagian jam kerja untuk menekan angka kemacetan di Jakarta bakal segera diberlakukan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo menyebut, uji coba pembagian jam kerja ini bakal diterapkan bagi para pegawai di lingkungan Pemprov DKI.

Hal ini dikatakan Syafrin berdasarkan hasil focus group discussion (FGD) penanganan kemacetan yang digelar pekan lalu.

“Dibutuhkan semacam uji coba pelaksanaan pengaturan jam kerja yang akan dilakukan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di tahap awal ini,” ucapnya saat ditemui di Balai Kota DKI, Senin (10/7/2023).

Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono ini pun menyebut, Dishub kini tengah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera menerapkan uji coba pembagian jam kerja ini.

Baca juga: Kebakaran Hari Ini di Kramat Senen: 3 Rumah Ludes Terbakar, Diduga Dipicu Tabung Gas Bocor

“Jadi perlu dilihat dulu legal aspeknya. Kemudian pengaturannya bagaimana sehingga keseluruhannya akan sesuai dengan minimum waktu kerja yang diatur selama satu minggu,” ujarnya.

Ia pun menyebut, kurang lebih ada 70.000 aparatur sipil negara (ASN) dan 120 ribu pegawai non-ASN di lingkungan Pemprov DKI yang terdampak aturan tersebut.

Oleh karena itu, Syafrin tak membeberkan lebih lanjut kapan kebijakan pembagian jam kerja ini bakal diterapkan.

“Saat ini kami masih berkoordinasi dengan Kepala BKD untuk pengaturannya,” kata Syafrin.

Sebagai informasi, pembagian jam kerja ini bakal segera diterapkan Pemprov DKI sebagai terobosan dalam mengurai kepadatan lalu lintas di ibu kota.

Pasalnya, belakangan kepadatan lalu lintas di ibu kota kian parah dan terus dikeluhkan oleh masyarakat.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News