Interupsi Saat Paripurna, DPRD DKI Protes Kena PHP Pemprov untuk Buka Akses e-Budgeting

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG - Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PAN, Bambang Kusumanto protes lantaran merasa menjadi korban pemberi harapan palsu (PHP) oleh Pemprov DKI Jakarta.

Hal itu dilontarkan Bambang saat menginterupsi rapat paripurna mengenai penyampaian pidato Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD 2022.

Bambang memprotes lantaran hingga kini DPRD tak juga diberi akses untuk membuka e-planning dan e-budgeting APBD DKI Jakarta.

"Kita tahu bahwa di dalam melaksanakan fungsi pengawasan dewan sebenarnya setiap anggota dewan itu mempunyai hak untuk mendapatkan akses kepada e-planning dan e-budgeting dimana kita bisa memonitor perjalanan pelaksanaan dari hari ke hari pelaksanaan APBD yang sedang dilaksanakan," ujar Bambang dalam rapat, Kamis (20/7/2023).

Diketahui, e-budgeting yang diterapkan di era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kemudian tak diteruskan saat Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Kecelakaan Hari Ini di Depok: Tabrak Pohon, Truk Muatan Tanah di Mekarsari Bikin Macet Panjang!

"Namun kita tahu bahwa sampai sekarang kita tidak pernah diberikan akses kepada password untuk bisa memonitor  ini," ujar Bambang.

Anggota Komisi A itu pun membandingkan dengan sejumlah daerah lain yang telah menerapkan e-planning dan e-budgeting.

"Padahal di pemda-pemda yang lain di Bogor, di Bandung di Cirebon, bahkan di Tegal juga mereka sudah melaksanakan itu sejak lama," ujarnya.

Bambang mengatakan, sebenarnya dia sudah sejak lama meminta Pemprov DKI Jakarta untuk kembali membuka e-budgeting tetapi cuma janji yang diterimanya.

"Setiap saat kami di Komisi A selalu meminta kepada Bapenda maupun Diskominfotik untuk bisa memberikan akses ini dan mereka sudah menjanjikan, tapi sampai tidak pernah direalisasikan," ujarnya. 

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News