Kala Heru Minta Polemik Berakhir Tapi Sekda DKI Perkeruh Suasana Singgung JIS dan TIM Warisan Anies

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono minta polemik Jakarta International Stadium (JIS) segera diakhiri.

Sebagai informasi, polemik JIS mencuat saat Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melakukan inspeksi ke JIS beberapa waktu lalu.

Saat itu, keduanya yang turut didampingi Heru Budi mengecek kesiapan JIS yang akan diajukan sebagai salah satu venue Piala Dunia U-17 yang akan dilaksanakan di Indonesia pada akhir 2023 mendatang.

Saat itu, Menteri Basuki pun menyebut ada rumput JIS tak sesuai standar FIFA dan ada beberapa penambahan sarana dan prasarana yang harus dilengkapi untuk bisa menggelar pertandingan bertaraf internasional.

Pernyataan Basuki ini pun sempat menimbulkan polemik setelah ada sejumlah pihak yang bereaksi keras dengan pernyataan tersebut.

Ingin meredakan suasana, Heru Budi pun sempat meminta polemik JIS diakhiri dan menegaskan Pemprov DKI hanya ingin menyempurnakan stadion megah yang sudah dibangun di era Gubernur Anies Baswedan.

“JIS itu adalah fasilitas DKI yang harus dirawat. Kreasi para senior-senior kita terdahulu yang harus dirawat. Kreasi pimpinan terdahulu yang saya harus jaga,” ucapnya saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (28/7/2023).

Bahkan, Heru juga mengapresiasi Anies yang sudah berjasa mewujudkan mimpi rakyat Jakarta untuk memiliki stadion megah sebagai kandang klub Persija.

“Saya berterima kasih kepada beliau karena sudah membangun stadion yang bagus dan harus kita banggakan,” tuturnya.

Setelah Heru Budi berkata demikian, polemik JIS yang sempat bikin gaduh masyarakat mulai mereda.

Namun, polemik itu kembali memanas usai pernyataan kontroversial Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono yang sejumlah proyek besar yang dijalankan di era Anies, seperti JIS hingga revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) sudah salah sejak lahir.

Pernyataan ini dilontarkan Joko Agus saat rapat Badan Anggaran DPRD DKI pada Kamis (3/8/2023) lalu.

Saat itu, Joko Agus menyoroti skema pembiayaan pembuatan JIS dan revitalisasi TIM yang menggunakan Penyertaan Modal Daerah (PMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

“Jadi memang kami mengakui bahwa TIM dan JIS itu salah dari lahirnya,” ucapnya dalam rapat tersebut.

Dengan skema pembiayaan seperti ini, Joko Agus menilai, Jakpro tak hanya membangun infrastruktur tersebut, tapi juga mengelolanya.

Artinya, seluruh biaya operasional, perawatan, hingga penyusutan aset pun harus ditanggung sendiri oleh Jakpro.

Hal ini yang kemudian disebut eks Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali ini sangat membebani keuangan Jakpro.

“Penugasan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta itu memberikan PMD dan kemudian akhirnya aset dan sebagainya itu menjadi miliknya BUMD itu,” tuturnya.

“Sehingga ini akan menjadi beban yang sangat tinggi,” tambahnya menjelaskan.

Di sisi lain, Jakpro hingga kini tak kunjung bisa mengoptimalkan pemanfaatan komersial JIS dan TIM, sehingga hal ini menyebabkan angka merah di laporan keuangan perusahaan pelat merah itu.

Sebagai informasi tambahan, Jakpro setiap tahunnya harus menggelontorkan anggaran hingga Rp60 miliar untuk biaya perawatan JIS.

“Karena ini tidak dioperasionalkan dan dimanfaatkan secara maksimal, akhirnya menjadi beban korporasi dan menjadi tidak untung alias rugi,” kata Joko Agus.

Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News