Ketua DPRD DKI Rasakan Dampak Polusi Udara: Gedung Tinggi Tak Terlihat, Cucu Dirawat Terpapar ISPA

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi merasakan betul buruknya polusi udara di Jakarta saat ini.

Pras mengatakan, dia bahkan tidak bisa melihat gedung-gedung tinggi yang ada di kawasan Sudirman-Thamrin karena tertutup polusi yang begitu pekat.

"Saya datang dari Budi Kemuliaan mau ke sini (DPRD DKI Jakarta), saya muter di HI, itu gedung BUMN kelihatan, belakangnya Pemda DKI lebih tinggi dari itu gak kelihatan.

Terus saya lihat juga belok ke kanan arah Kebon Sirih, Thamrin-Sudirman seperti itu (gedung tinggi tak terlihat)," kata Prasetyo saat menghadiri audiensi dari elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Ibu Kota membahas penanganan polusi udara di DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Pras mengaku saat ini tenggorokannya sedang sedikit bermasalah diduga karena menghirup polusi udara di Jakarta.

Apalagi, di momen rangkaian HUT RI seperti saat ini banyak kegiatan yang dilakukan di luar ruangan sehingga risiko menghirup polusi kian besar.

"Saya juga kena loh. Mohon maaf teman-teman harus hati-hati, masker harus dipakai kalau keluar. Itu emang sudah parah. Saya juga agak serser, takut juga ini," kata Pras.

Pras bahkan menyebut cucunya kini dirawat di rumah sakit karena terindikasi mengalami inspeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

"Cucu saya sudah kena di RS Bintaro sekarang, semalem suaranya kayak saya gini," ujar Pras.

Usulkan WFH

Untuk mengatasi polusi udara yang kian parah di Jakarta, Pras mengusulkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH).

Pras mengimbau kepada Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk menerapkan kebijakan WFH 50 persen kepada ASN Pemprov DKI Jakarta dari tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober 2023.

Selain itu, dia juga mengusulkan WFH dengan persentase 75 persen termasuk ke instansi swasta saat Jakarta menjadi tuan rumah KTT Asean pada 5-7 September 2023 mendatang.

ASN DKI WFH Mulai September

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga berencana mengeluarkan kebijakan WFH bagi Aparatur Sipilil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta mulai 1 September 2023.

Heru bilang, kebijakan ini diterapkan menyusul semakin buruknya kondisi kualitas udara di ibu kota beberapa waktu belakangan ini.

“Mudah-mudahan September ini (sistem WFH) bisa langsung dijalankan,” ucapnya saat ditemui di Istana Negara, Senin (14/8/2023).

Lebih lanjut Heru menjelaskan, sistem WFO ini tak berlaku bagi ASN yang tugasnya secara langsung melayani masyarakat.

Dengan demikian diharapkan pelayanan terhadap masyarakat tetap dapat dijalankan dengan baik.

“Kalau pegawai yang bersentuhan dengan masyarakat tentu ke kantor. Kalau tidak pelayanan, seperti perencanaan dan lainnya mungkin bisa WFH,” ujarnya.

Heru menyebut rencanan kebijakan Pemprov DKI Jakarta ini telah disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Jokowi.

Ia pun mengimbau kepada seluruh perusahaan swasta di DKI Jakarta untuk turut mengikuti kebijakan WFH ini.

Dengan demikian diharapkan angka polusi udara di Jakarta bisa ditekan.

“Swasta saya tidak bisa menetapkan, tapi mengimbau. Mudah-mudahan swasta dari tingkat pusat bisa menetapkan itu, ya katak covid aja,” tuturnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News