Kritisi Wacana 4 in 1 untuk Atasi Polusi Jakarta, PDIP: Enggak Efektif, Nanti Malah Marak Joki

Gembong Warsono menilai wacana penerapan pembatasan kendaraan dengan mekanisme 4 in 1 tak akan efektif menekan polusi udara di ibu kota.

Elga Hikari Putra/TribunJakarta.com
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai wacana penerapan pembatasan kendaraan dengan mekanisme 4 in 1 tak akan efektif menekan polusi udara di ibu kota.

Hal ini disampaikan Gembong berkaca dari aturan 3 in 1 yang sebelumnya pernah diterapkan di sepanjang Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Merdeka Selatan, dan Jalan Gatot Subroto.

“Wacana 4 in 1 itu enggak efektif. Sebelumnya 3 in 1 sudah berjalan dan faktanya kan enggak berdampak positif,” ucapnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Rabu (16/8/2023).

Politikus senior PDIP ini pun khawatir, kebijakan ini justru akan memunculkan kembali profesi joki yang dulu marak saat kebijakan 3 in 1 diterapkan di Jakarta.

“Nah itu nanti marak joki lagi. Kalau sudah gitu apakah itu berdapak baij? Menurut saya enggak berdampak positif ya,” ujarnya.

Sebagai informasi, wacana soal penerapan 4 in 1 ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo pada Senin (14/8/2023) kemarin.

Usulan itu disampaikan Budi untuk mengatasi kualitas udara di wilayah Jabodetabek yang kian hari kian buruk.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi saat dijumpai awak media di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta pada Senin (22/8/2022).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi saat dijumpai awak media di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta pada Senin (22/8/2022). (Ega Alfreda/TribunJakarta.com)

“Berkaitan dengan utilitas kendaraan, utilitas ini banyak menggunakan (mobil untuk) satu orang atau maksimal dua orang. Maka dipertimbangkan untuk membuat 3 in 1 itu menjadi 4 in 1,” ujarnya dikutip dari Kompas.com.

“Katakanlah yang dari Bekasi, Tangerang, Depok itu bisa bersama ke kantor, gantian mobilnya sehingga jumlahnya menurun,” sambungnya.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono pun mengaku bakal menindaklanjuti usulan tersebut dengan menemui Budi Karya.

“Lagi dibahas, nanti dua minggu lahi masih rapat nih,” ucap Heru Budi di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved