Andi Arief Tunjukkan Surat Tulisan Tangan Anies Baswedan saat Minta AHY Jadi Wakilnya

Heboh duet Anies-Cak Imin yang disebut-sebut atas inisiasi NasDem itu terjadi pada Kamis (31/8/2023).

Seperti diketahui, NasDem dan Demokrat merupakan rekan koalisi bersama PKS dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Ketiga partai itu kompak mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres.

Soal bakal cawapres memang sempat menjadi polemik serius koalisi tersebut beberapa hari terakhir.

Demokrat menerbitkan pernyataan resmi yang memuat kronologi dari mulai Anies mengajak AHY menjadi pasangannya pada 23 Januari 2023 lalu hingga terbentuk koalisi, dan terkini terjadi pengkhianatan.

Rilis resmi itu disampaikan langsung oleh Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya.

"Pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Ketum AHY "menjemput takdir" sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024-2029," tulis Riefky.

Pada 14 Februari, 2023, Koalisi Perubahan pun terbentuk secara formal dengan NasDem, Demokrat dan PKS di dalamnya.

Ada kesepakatan dalam pembentukan koalisi itu, bahwa Anies memiliki hak mutlak menentukan sosok pendampingnya.

Seiring berjalannya waktu, Anies juga meyakinkan AHY untuk mau menjadi wakilnya, melalui telepon, sampai melalui surat yang diungkap Andi Arief itu.

Lebih lanjut, Riefky menekankan detik-detik pengkhianatan NasDem pada Koalisi Perubahan menurut versi Demokrat.

Hal ini bermula saat jajaran Koalisi Perubahan serta Tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan capres dan cawapres yang akan diusung. Desakan ini datang lantaran hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan elektabilitas Anies yang terus merosot dibandingkan dua bacapres lainnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Meski demikian, rencana deklarasi itu tidak segera terwujud lantaran Anies dianggap lebih memilih tunduk pada keputusan Surya Paloh.

"Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, yang ingin terus menunda waktu deklarasi."

"Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," beber Riefky.