Demokrat Stempel Anies Pengkhianat usai Terima Cak Imin, AHY Dinilai Tak Punya Integritas Pemimpin

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Manuver politik Partai NasDem menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai pendamping bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan di Pilpres 2024, bikin kaget dan kecewa Partai Demokrat.

Keputusan sepihak Ketua Umum NasDem Surya Paloh itu pun membuat Demokrat selaku koalisi bak tersambar petir di siang bolong.

Pasalnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan sosok yang selama ini digadang-gadang bakal menjadi cawapres Anies Baswedan.

Sikap keras Demokrat yang sampai menyebut Anies Baswedan penghianat politik ini pun dinilai terlalu berlebihan.

Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat menilai, Partai Demokrat seharusnya fokus pada tujuan awal pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Ia pun mempertanyakan integritas dan komitmen AHY dalam membawa perubahan demi kepentingan masyarakat.

“Ketika AHY tidak terpilih sebagai cawapres muncul kekecewaan dan kritik keras terhadap Anies, Surya Paloh, dan NasDem. Ini memperlihatkan betapa pentingnya bagi pemimpin untuk tetap memegang teguh prinsip dan integritas,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/9/2023).

“Karena yang lebih penting dari sekedar dinamika ini adalah komitmen bersama untuk perubahan dan kemajuan Indonesia,” sambungnya.

Ia menilai, manuver yang dilakukan Surya Paloh dan Partai NasDem ini merupakan hal yang biasa di dunia politik.

Oleh karena itu, Partai Demokrat dinilainya seharusnya tak hanya berfokus pada sosok AHY saja.

“Sebaiknya Partai Demokrat tidak hanya berpegang teguh pada figur tertentu. Prioritas mereka harus tetap pada cita-cita perubahan yang telah direncanakan untuk Indonesia,” ujarnya.

Hal ini pun disebutnya sebagai bukti bahwa bahwa Partai Demokrat saat ini hanya mementingkan keuntungan kelompoknya dibandingkan masyarakat Indonesia.

“Ketertarikan berlebihan pada satu figur dapat menggeser fokus dan tujuan awal partai yang seharusnya memprioritaskan kepentingan rakyat dan pembangunan bangsa,” tuturnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News