Kabar Kaesang Gabung PSI, Pengamat Nilai Jokowi Bisa Lolos dari Sanksi PDIP, Ini Argumennya

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kabar Kaesang Pangarep gabung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa berdampak pada Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, Presiden Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan. Sementara, Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi malah diisukan gabung ke PSI.

Pasalnya ada aturan PDIP terkait tidak boleh ada anggota keluarga kader yang berbeda partai memang ada nyatanya.

Contohnya, aturan ini pernah dipraktikan terhadap Gubernur Maluku, Murad Ismail yang merupakan kader PDIP.

Ia dicopot sebagai kader PDIP lantaran istrinya justru pindah ke PAN meski adapula alasan lain terkait pencopotan terhadap Murad yaitu berperilaku emosional saat klarifikasi soal kepindahan istrinya ke partai lain.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik asal Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat melihat ada peluang Jokowi tidak terkena sanksi.

"Ya memang ada di AD/ART PDI Perjuangan yang disebutkan satu keluarga harus satu partai," kata Cecep ketika dihubung TribunJakarta.com, Sabtu (23/9/2023).

Namun, Cecep mengatakan aturan tersebut bisa ditafsirkan mengenai keluarga inti atau keluarga yang diperluas.

Jika hanya keluarga inti, kata Cecep, Jokowi tidak terkena sanksi.

Pasalnya, keluarga inti hanyalah beranggotakan Jokowi dan istrinya, Iriana.

Sementara ketiga anaknya Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep telah menikah.

Namun, Cecep mengatakan bila keluarga yang dimaksud diperluas bukan hanya keluarga inti maka Presiden Joko Widodo bisa terkena sanksi.

Hal inilah yang akan dikaji PDIP. Kabar, Kaesang bergabung PSI itu juga dapat berpengaruh pada calon presiden yang akan didukung.

Pasalnya, PDIP telah mengusung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Sementara, PSI menunjukkan sinyal kedekatan kepada Prabowo meski belum mendeklarasikan secara resmi.

"Bisa jadi posisi tawar Jokowi jika hendak mendukung Prabowo," katanya.

Aturan PDIP

Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat menjelaskan mengenai aturan partainya melarang keluarga inti berbeda partai.

Djarot mengatakan semua kader yang bergabung dalam partai berlambang banteng moncong putih itu sudah terikat pada aturan.

"Begini, di PDIP itu ada aturan. Kita sudah terikat pada aturan, tidak boleh di dalam satu keluarga inti itu berbeda partai," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Dia menyebut keluarga inti dimaksud, yakni suami istri dan anak-anaknya yang belum menikah.

"Satu keluarga itu apa misalkan, suami istri. Apalagi? Anak. Itu tidak boleh. Itu yang dilarang, keluarga inti," ujar Djarot.

Djarot menegaskan kader dianggap tak bisa melakukan pendidikan politik apabila ada salah satu dari keluarganya berbeda partai.

"Misalnya saya punya adik sudah berumah tangga, kemudian dia menjadi pengurus partai lain, itu catatan bagi saya, berarti saya tidak mampu untuk melakukan proses pendidikan politik, proses penyadaran, proses yang menyangkut persoalan pilihan politik kepada adik saya, evaluasi bagi saya," jelasnya.

Namun, anggota Komisi IV DPR RI ini menerangkan PDIP tak pernah memaksa kepada siapapun untuk bergabung.

"Karena masing-masing sudah dewasa dan partai tidak boleh misalkan memaksa-maksa orang. PDIP itu anggotanya monggo silakan, datang sukarela, berjuang bersama-sama dengan kita, untuk apa? Ya untuk memperjuangkan esensi, nilai-nilai ideologi Pancasila," ucap Djarot.

Sehingga, Djarot menuturkan PDIP tak melarang Kaesang untuk bergabung dengan partai lain sebab sudah punya keluarga intinya.

"Keluarga inti tuh apa? Anak, yang menjadi tanggungan kami, belum menikah. Ini (Gibran) sudah menikah sudah punya preferensi sendiri, beliau punya keluarga inti sendiri dong?" imbuhnya.

Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News