Pemilu 2024
Kaesang Jadi Ketum, Pengamat Yakin Bakal Ada 'Operasi Khusus' Jokowi Demi PSI Masuk DPR
Ujang memprediksi bakal ada operasi khusus atau 'intervensi kekuasaan' yang dilakukan Jokowi agar PSI di bawah komando Kaesang bisa memiliki kursi di
Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Jaisy Rahman Tohir
Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
TRIBUNJAKARTA.COM - Ditunjuknya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI diyakini bisa membuat partai berlogo mawar itu duduk di DPR RI pada 2024 mendatang.
Bukan karena sosok Kaesang, tapi ada peran sang ayah yakni Presiden Joko Widodo yang disinyalir sebagai mastermind dibalik komando kepemimpinan PSI.
"Kaesang memang biasa-biasa saja, gak punya pengalaman. Tapi jangan lupa dia anak Jokowi sang presiden.
Yang kelihatannya pertaruhan dan harga diri presiden ada di tubuhnya Kaesang sehingga suka atau tidak suka, senang tidak senang maka Kaesang atau PSI akan dijadikan partai yang akan dibawa lolos ke Senayan," kata Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin saat dihubungi, Selasa (26/9/2023).
Karena itu, Ujang memprediksi bakal ada operasi khusus atau 'intervensi kekuasaan' yang dilakukan Jokowi agar PSI di bawah komando Kaesang bisa memiliki kursi di DPR.
"Skemanya tentu akan mati-matian, habis-habisan termasuk dengan operasi khusus, intervensi kekuasaan dalam tanda petik," kata Ujang.
"Makanya kita tunggu saja politik belakang layar apa yg akan dilakukan oleh PSI dan Jokowi," lanjut dia.

Ujang sendiri tak terlalu terkejut saat Kaesang yang baru dua hari jadi kader langsung diberi jabatan Ketua Umum oleh PSI.
Ia melihat bahwa PSI memang disiapkan oleh Jokowi untuk menjadi kendaraan politiknya dan keluarga usai purna tugas sebagai Presiden RI.
Sebab, hubungan Jokowi dengan PDIP selama ini terkesan naik turun tak melulu harmonis.
Karenanya, Ujang menilai didapuknya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI seakan menjadi titik klimaks meruncingnya hubungan keluarga Jokowi dengan PDIP.
Apalagi di PDIP ada aturan bahwa dalam satu keluarga jika sudah menjadi kader PDIP maka tak boleh ada yang berbeda partai.
"Ketika Jokowi sudah tidak nyaman lagi di PDIP maka bagaimanapun Jokowi harus punya alternatif untuk bisa menata kehidupan politik keluarganya ke depan karena setelah tak menjabat presiden, Jokowi tidak bisa bergantung pada PDIP," kata Ujang.
Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.