Jatim Diprediksi Jadi Zona Pertempuran Panas di Pilpres 2024, Khofifah Diantara Ganjar dan Prabowo

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting memprediksi Jawa Timur bakal menjadi battle zone atau zona pertempuran yang panas di Pilpres 2024.

Tiga poros bakal sama-sama berusaha untuk bisa menguasai Jawa Timur.

Kubu Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan bahkan sudah memilih Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya dimana salah satu tujuannya untuk menguasai Jawa Timur.

Hal itu terbilang wajar mengingat Jawa Timur merupakan provinsi kedua di Indonesia dengan jumlah pemilih terbanyak atau sebesar 16,3 persen dari total pemilih di tanah air.

Sedangkan di poros Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang sampai saat ini belum memilih cawapres diprediksi akan mengambil tokoh yang punya basis suara di Jawa Timur.

Menurut Ginting, nama yang bakal jadi rebutan antara Prabowo dan Ganjar adalah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

“Jadi Khofifah akan menjadi rebutan bagi kedua kubu, mengingat elektabilitas dan popularitasnya termasuk paling tinggi di lingkungan NU original, bukan natural,” kata Ginting saat dimintai tanggapannya, Jumat (6/10/2023).

Menurut Ginting, jika Khofifah memutuskan menjadi cawapres Prabowo, maka Ganjar akan memilih Mahfud MD sebagai alternatif cawapres.

Hal itu mengingat sosok Mahfud MD yang juga merupakan representasi Nahdliyin dan beririsan dengan Khofifah.

Namun, kata Ginting, kubu Prabowo juga bisa saja menggaet putra sulung Presiden Joko Widodo jika dia hendak merusak suara PDIP di Jawa Tengah.

Jika itu yang terjadi, maka kemungkinan besar Jokowi akan mengarahkan dukungan mayoritas kepada Prabowo.

“Sangat tidak mungkin sekali jika Gibran berpasangan dengan Prabowo, kemudian Jokowi mendukung Ganjar. Itu tidak masuk akal sama sekali.

Itu artinya bagi Jokowi, selamat tinggal PDIP,” ujar Ginting.

Namun kendala soal Gibran yakni masih harus menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia minimum capres cawapres.