Jabatan Heru Budi Segera Berakhir, PDIP Soroti Komunikasi Publik Pj Gubernur yang Tak Ada Perbaikan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada pertengahan Oktober 2023.

Nasib Heru akan ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) apakah ia akan melanjutkan penugasan sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta sampai Pilkada serentak 2024 atau posisinya digantikan nama lain.

Jelang berakhirnya masa jabatan Heru, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyoroti komunikasi publik dari Pj Gubernur yang dirasa tak adanya perbaikan.

"Pertama komunikasi publik pak Heru kurang baik. Masih sama (dengan awal menjabat), maka ini perlu diperbaiki," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, Senin (9/10/2023).

Gembong menegaskan, soal buruknya komunikasi publik Heru memang sudah berulang kali dilontarkannya namun tak pernah ada perbaikan.

Ia pun tak tahu apakah memang karena karakter Heru yang tak pintar berbicara di depan publik atau memang tak dilatih soal komunikasi publiknya.

"Iya belum (ada perbaikan komunikasi publik), gatau yang bebal siapa," kata Gembong.

Menurut Gembong, komunikasi publik yang baik dapat berpengaruh terhadap citra Pemprov DKI di mata publik.

"Ketika komunikasi baik maka eksekusi akan berjalan baik tapi karena komunikasi publiknya kurang baik maka yang terjadi tersendat-sendat," kata Gembong.

Selain itu, Gembong juga merasa buruknya komunikasi publik Heru Budi bisa berdampak buruk pada PDIP.

Sebab, penunjukan Heru oleh Presiden Joko Widodo membuat banyak masyarakat menganggap Heru sebagai bagian dari PDIP.

"Karena dipersepsikan, karena yang milih presiden berarti orangnya PDI Perjuangan walaupun profesional murni kan (sosok Heru)," ujar Gembong.

Kendati begitu, Gembong memuji beberapa kebijakan Heru yang dianggap berhasil selama hampir setahun menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta.

Diantaranya meneruakan proyek sodetan Ciliwung yang sempat tersendat di era kepemimpinan Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Kemudian pembenahan data-data warga miskin Jakarta. Walaupun sekarang terjadi polemik, tapi pendataan mesti dievaluasi secara baik," tuturnya. 

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News