Pengamat: Kecil Peluang PDIP Tarik Kadernya di Kabinet, tapi Jokowi Sudah Siapkan Antisipasi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin memprediksi kecil kemungkinan PDIP menarik para kadernya dari pemerintahan Joko Widodo.

Pasalnya, ujar Ujang, manuver keluarga Jokowi di Pilpres 2024 dimana Gibran Rakabuming Raka berpasangan dengan Prabowo Subianto dan terkait jalannya pemerintahan Jokowi saat ini adalah dua hal berbeda.

"Perbedaan pilihan kan terjadi saat ini dalam proses pencapresan, tapi kan soal PDIP di kabinet itu kan sudah komitmen sejak ketika Jokowi terpilih," kata Ujang saat dihubungi, Senin (23/10/2023).

Selain itu, Ujang menilai keberadaan kader di pemerintahan juga harus dijaga PDIP untuk tetap meraih kepercayaan publik.

Menurutnya, PDIP paham akan hal tersebut dan tak berpikir sempit untuk langsung menarik kadernya ketika mengetahui keputusan Jokowi dan keluarganya berbeda dengan keputusan partai berlogo kepala banteng.

"Saya melihatnya PDIP tidak sempit.

Jabatan posisi itu penting karena bagaimanapun itu adalah amanat yang harus harus dituntaskan sampai 2024," kata Ujang.

Kendati peluangnya tipis, Ujang menyebut Jokowi juga sudah siap mengantisipasi jika PDIP benar akan menarik kadernya dari pemerintahan.

"Sekalipun PDIP menarik dukungan sepertinya Jokowi sudah siap, sudah pasang kuda-kuda.

Sehingga kalaupun itu terjadi Jokowi sudah bisa mengantisipasi gerakan PDIP meskipun saya melihat agak berat PDIP mencabut dukungan," kata Ujang.

Diketahui, Koalisi Indonesia Maju (KIM) resmi mengumumkan nama putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk Prabowo Subianto pada Minggu (22/10/2023).

Pengumuman disampaikan langsung oleh Prabowo di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan didampingi para pimpinan dari seluruh parpol yang tergabung di KIM.

Sementara itu, pada Sabtu (21/10/2023), Ketua DPP PDIP, Puan Maharani telah menanggapi isu yang menyebut partainya akan menarik seluruh kadernya yang kini berada di Kabinet Indonesia Maju.

"Ya itu isu namanya," ujar Puan usai menghadiri acara Silaturahmi Mbak Puan bersama Gus dan Ning di Grand City Mall, Surabaya, Sabtu (21/10/2023).

Puan menyampaikan jika presiden memiliki hak prerogatif untuk memerintahkan para menterinya dalam menjalankan tugas.

"Jadi kalau presidennya masih percaya dan kemudian masih menugaskan menteri-menteri yang ada ya semua menteri itu wajib untuk bisa menuntaskan dan membantu presiden dalam bekerja di kabinet," kata Puan. 

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News