Fraksi PKS Kecewa AS Veto Resolusi Gencatan Senjata PBB di Gaza

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Fraksi PKS DPR RI kecewa Amerika Serikat melakukan veto terhadap Resolusi Gencatan Senjata Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan kekerasan di Gaza Palestina pada Jumat (8/12/2023).

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini pun menyesalkan sikap AS tersebut.

Pasalnya, DK PBB gagal menghasilkan resolusi dengan adanya veto tersebut. Meskipun disponsori 102 negara termasuk Indonesia.

"Kondisi di Gaza sudah sangat memprihatinkan sehingga butuh intervensi kemanusiaan dari dunia. Fraksi PKS DPR sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengadopsi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza meskipun lebih dari 102 negara, termasuk Indonesia, ikut mensponsori resolusi tersebut," kata Jazuli dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/12/2023).

Jazuli heran dengan sikap AS tersebut. Ia mengungkapkan sebanyak 18 ribu lebih korban jiwa rakyat Palestina.

Dimana 8.000 lebih terdiri dari anak-anak dan 6.200 perempuan meninggal dunia.

"Pantas kita bertanya dimana rasa kemanusiaan AS? Dimana pembelaan hak asasi manusia yang selama ini diagung-agungkan dan dijadikan agenda global politik luar negeri AS? Kita sangat kecewa AS telah mati rasa kemanusiaannya di mata dunia," ungkap Jazuli. 

Menurut Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Muslim Dunia (IIFP) menilai sikap AS ironis.

Pasalnya, AS yang dianggap negara kampium demokrasi membela hak asasi manusia justru memveto resolusi kemanusiaan untuk menghentikan perang dengan korban jiwa sipil begitu besar.

Korban di depan mata dunia, kata Jazuli, terdiri dari anak-anak, perempuan, dan orang tua seolah tiada artinya di mata AS.

"Apa yang dilakukan AS dan negara-negara pendukung agresi tidak mencerminkan penghormatan terhadap Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang baru saja diperingati PBB sebagai hari HAM Dunia 10 Desember lalu," tegas Jazuli.

Anggota DPR Dapil Banten ini tidak yakin veto AS mencerminkan pandangan politik mayoritas masyarakat AS.

Jazuli melihat veto ini merupakan kepentingan politik pemerintah AS.

Menurut Jazuli Juwaini, dunia menyaksikan untuk kesekian kalinya AS telah nyata-nyata melakukan standar ganda dalam melihat persoalan HAM dan kemanusiaan.

Dirinya juga meyakini bahwa ketertiban dan perdamaian dunia tidak mungkin terwujud jika negara-negara dunia yang memiliki power besar terus menerapkan standar ganda.

"Kita sampaikan dengan tegas bahwa Indonesia tetap dan terus berada di belakang rakyat Palestina, membela hak hidup rakyat Palestina, dan berjuang agar Palestina merdeka dan berdaulat. Stop agresi. Stop genosida. Untuk itu, atas nama kemanusiaan dan HAM, gencatan senjata harus diwujudkan segera tak peduli veto AS," pungkas Jazuli.

Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News