Usai Dituding PKS Kampanye Terselubung, Pj Gubernur DKI Rencana Bangun Rusun Setelah Pilkada 2024

TRIBUNJAKARTA.COM - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tengah menjadi sorotan.

Setelah nampang di halte Transjakarta dan dituding kampanye terselubung, kini kebijakannya kembali kontroversi.

Penjabat yang ditunjuk Presiden Jokowi sejak Oktober 2022 itu mau membangun rusun untuk warga eks Kampung Bayam, tapi pada tahun 2025.

Seperti diketahui, masa jabatan Heru sebagai penjabat  hanya mengisi kekosongan sampai Pilkada 2024.

Tentu Heru masih bisa memimpin Jakarta sampai 2025, hanya jika dia mengikuti kontestasi politik dan menang.

Apakah rencana pembangunan rusun itu merupakan tanda-tanda Heru akan ikut Pilkada DKI 2024, dan tahu akan menang?

Kecurigaan itu disampaikan PKS yang getol mengkritisi eks Wali Kota Jakarta Utara itu.

Bangun Rusun 2025

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) menanggapi miring rencana Heru Budi yang ingin membangun rusun baru bagi warga eks Kampung Bayam.

Sebab, rencana tersebut baru akan direalisasikan pada 2025 mendatang. 

Sedangkan, masa jabatan Heru Budi paling lama hanya sampai Oktober 2024.

“Pj Gubernur DKI akan bangun (rusun baru) tahun 2025, itu kan gubernur sudah yang lain lagi ya,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (24/1/2024).

Ia pun menilai Heru Budi terlalu pede bisa terus menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga 2025 mendatang.

“Atau Pak Heru sudah sangat yakin ya untuk menjadi gubernur sampai 2025? Sehingga kemudian dengan pede mengatakan akan dibangun rusun pengganti Kampung Susun Bayam (KSB),” ujar MTZ.

Oleh karena itu, politikus yang akrab disapa ustaz MTZ ini tak yakin Heru Budi bisa merealisasikan janjinya tersebut.

Apalagi, Pemprov DKI di bawah kendali Heru Budi belum mampu mewujudkan janjinya kepada warga eks Kampung Bayam untuk memberikan hunian di KSB.

“Jadi ini mau bikin perjanjian lagi atau seperti apa? Itu tidak diselesaikan dulu secara hukum,” tuturnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menjanjikan bakal membangun rusun baru bagi warga eks Kampung Bayam.

Heru bilang, pembangunan rusun baru ini merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan polemik Kampung Bayam yang berlarut-larut.

Menurut rencana, rusun baru tersebut bakal dibangun di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang lokasikan dekat dengan tempat tinggal warga eks Kampung Bayam sebelumnya.

Rusun tersebut nantinya bakal memiliki 150 sampai 200 hunian yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung lainnya, seperti layanan kesehatan dan posyandu, taman bermain anak, hingga sekolah.

Heru Budi juga menyebut bakal menjamin ketersediaan air dan listrik, serta wifi gratis bagi penghuni rusun tersebut.

Meski demikian, rusun baru tersebut menurut rencana baru akan dibangun di awal 2025 mendatang.

Sehingga warga eks Kampung Kampung Bayam kembali ditawarkan pilihan untuk tinggal sementara di Rusun Nagrak atau Rusun Pasar Rumput.

Padahal, Pemprov DKI era Gubernur Anies, telah membangun rusun yang dinamakan Kampung Susun Bayam (KSB) untuk warga Kampung Bayam yang tergusur pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

Namun kunci tak kunjung diberikan ke warga karena berbagai masalah, dari mulai tarif sewa yang terlalu tinggi dan masalah legalitas kepemilikan tanah.

Heru Budi pun mengabaikan nasib KSB yang sudah berdiri sejak diresmikan pada 14 Oktober 2022 itu dengan berencana membangun rusun baru.

Kampanye Colongan

Sebelumnya, PKS juga menyoroti Heru Budi yang sempat viral karena nampang pada stiker di Halte Transjakarta yang dinilai masyarakat merusak pemandangan.

Kritik MTZ pada rencana pembangunan rusun itu sejalan dengan kritiknya pada saat wajah Heru Budi viral.

MTZ menyebut Heru Budi sedang kampamnye terselubung jelang Pilkada DKI 2024.

Mulanya, keluhan masyarakat akan adanya stiker wajah Heru Budi ini viral saat disampaikan Ade Putra di akun media sosial twitter atau X miliknya (@_adel_saputra24).

Dalam cuitannya itu, ia mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan stiker bergambar wajah Heru Budi di halte Transjakarta.

Dalam stiker itu bertuliskan "Pilihan Cerdas, Pemilu Aman, Indonesia Kuat".

Yang dipersoalkan para netizen adalah turut terpampangnya wajah Heru Budi yang cukup besar dalam stiker tersebut.

Hal ini pun dikeluhkannya yang menyebut kehadiran stiker tersebut mengurangi sisi estetis.

“Tolong lah min, ini halte @PT_Transjakarta jadi jelek banget ada foto pj heru, jawab ya min jgn bilang lagi tidur @TfJakarta,” tulisnya dalam unggahan tersebut dikutip TribunJakarta.com, Rabu (10/1/2024).

MTZ lantas mengkorelasikan stiker Heru Budi dengan Pilkada DKI.

“Pak Heru itu kan salah satu kandidat untuk menjadi Gubernur Jakarta yang pemilihannya tahun ini. Beberapa pihak menjagokannya sebagai Cagub DKI Jakarta,” ucap MTZ saat dikonfirmasi, Jumat (12/1/2024).

“Jadi selayaknya tidak perlu lah ikut-ikutan kampanye, karena memang belum masanya kampanye Pilkada,” sambungnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI ini menilai, Heru Budi seolah tak mau kalah dari para caleg dan capres peserta Pemilu 2024.

Sehingga wajahnya dipampang di stiker ajakan pemilu damai yang dibuat Pemprov DKI Jakarta.

“Sudah saingan dengan gambar capres dan gambar caleg. Padahal kan dia (Heru Budi) bukan capres dan caleg,” ujarnya.

Bila Pemprov DKI benar-benar ingin mengajak masyarakat menyukseskan pemilu damai, menurutnya tak perlu ada wajah Heru Budi.

Apalagi, stiker tersebut dipasang di tempat-tempat umum, seperti di halte Transjakarta.

“Kalau pemilu damai pakai saja lambang Kota Jakarta atau pakai gambar Monas. Kalau wajah pejabat, kemudian dia turut menjadi bakal calon gubernur ya itu enggak bagus,” tuturnya.

Ia pun menilai Heru Budi memanfaatkan celah aturan dimana sebelumnya Pemprov DKI menegaskan tak boleh ada alat peraga kampanye (APK) yang dipasang di fasilitas-fasilitas umum.

“Kemarin ada aturan di lingkungan Transjakarta tidak boleh ada foto atau atribut APK caleg maupun capres, tapi tidak ada memang aturan untuk pejabat. Cuma kemudian ini masalah etika saja,” kata MTZ.

Oleh karena itu, MTZ menuding Heru Budi melakukan kampanye terselubung jelang Pilkada DKI pada November 2024 mendatang.

“Kalau fotonya dipasang di kantor kelurahan, kantor dinas yang memang harus memasang foto gubernur ya silakan. Tapi kalau di halte maupun jalan sambil tersenyum itu sama saja dengan kampanye saya kira ya,” ucapnya.

Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News