Fraksi PKS Dukung Penuh Sikap Menlu Retno Marsudi yang Walk Out di Sidang DK PBB
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mendukung penuh sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang memilih walk out dari Sidang Dewan Keamanan PBB
Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Pebby Adhe Liana
Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
TRIBUNJAKARTA. COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mendukung penuh sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang memilih walk out dari Sidang Dewan Keamanan PBB di New York.
Hal itu dilakukan Menlu Retno Marsudi saat Dubes Israel mendapat kesempatan bicara.
"Apresiasi Bu Menlu, walk out saat Dubes Israel bicara untuk menunjukkan sikap Indonesia atas kebiadaban Israel yang tak kunjung menghentikan agresinya di Gaza Palestina. Sikap ini juga untuk melawan pernyataan PM Netanyahu yang tidak akan membiarkan negara Palestina berdiri," kata Jazuli dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/1/2024).
Menurut Jazuli, sikap itu sekaligus untuk menunjukkan wibawa kemanusiaan dunia yang dianggapnya sudah diinjak-injak oleh zionis Israel.
Sehingga Israel dinilai tidak layak duduk dan berdiri sejajar dengan negara-negara beradab di dunia.
"Untuk itu, Fraksi PKS turut menyerukan agar Israel diboikot dari berbagai forum internasional, karena kebiadaban dan penjajahannya atas bangsa Palestina. Israel juga terbukti tidak mematuhi berbagai aturan dan hukum internasional," tegas Ketua Fraksi PKS DPR RI itu.
Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Muslim Dunia (IIFP) menilai sudah saatnya negara-negara beradab dan memiliki perikemanusiaan membuat demarkasi yang jelas dengan penjajah Israel.
Termasuk bersikap tegas terhadap negara-negara yang mendukung penjajahan Israel.
"Harus ada langkah kolektif dan korektif dari negara-negara di dunia untuk bertindak tegas atas tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat Palestina dengan memboikot dan memaksa Israel menghentikan agresinya di tanah Palestina," ujar Jazuli.
Baca artikel menarik lainnya di Google News.

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.