Pilkada DKI 2024

PDIP Yakin Jokowi Efek Tak Berlaku di Pilkada DKI 2024: 'Kalangan Terdidiknya Lebih Tinggi'

Politikus PDIP yang juga Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak meyakini Jokowi efek tak akan berlaku di Pilkada Jakarta.

Kompas/Iwan Setiyawan
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, memeriksa gorong-gorong saluran pembuangan Jalan MH THamrin di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (26/12/2012). Pemeriksaan ini untuk melihat langsung kondisi saluran pembuangan yang diduga tersumbat dan menjadi penyebab timbulnya genangan saat hujan deras. Jokowi kini Presiden RI dan dinilai efeknya tidak akan terlalu besar memengaruhi Pilkada DKI 2024. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Politikus PDIP yang juga Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak meyakini Jokowi efek tak akan berlaku di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Pasalnya, Gilbert meyakini masyarakat Jakarta sudah masuk kategori pemilih yang cerdas dan kritis terhadap calon pemimpin mereka.

"Di Jakarta apakah kemudian masyarakat dengan menerima sesuatu kemudian memilih?"

"Saya melihat masyarakat Jakarta itu kalangan terdidiknya lebih tinggi dibandingkan provinsi lain," kata Gilbert, Senin (4/3/2024).

Gilbert pun menyebut kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 setidaknya berdasarkan versi quick count dan real count sementara KPU, itu bukan semata karena efek dukungan Jokowi.

"Jokowi efek itu kan sebenarnya hanya 3 persen dan itu ada data resminya."

"Sekarang kalau kita perhatikan kenapa di Pilpres naik, tentu bukan karena Jokowi efek, tetapi ada efek-efek yang lain yang kemudian dilakukan untuk menaikkan elektabilitas," papar Gilbert.

Menurut Gilbert, saat ini masyarakat di Jakarta sudah jenuh dengan kepemimpinan yang dipertontonkan pemerintahan Jokowi.

Diantaranya saat pemerintah mulai melakukan uji coba makan siang gratis yang selama ini dikenal sebagai program kampanye pasangan Prabowo-Gibran.

"Artinya kalau kita kemudian melakukan pendekatan, sangat mungkin masyarakat juga jenuh dengan kondisi ini. Karena belum apa-apa, mereka sudah membicarakan program makan siang  yang kemudian KPU sendiri belum melakukan perhitungan yang final," tutur Gilbert.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak. Ia meminta BP BUMD memberikan sanksi kepada manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol karena dianggap tak becus dalam bekerja.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak. Ia meminta BP BUMD memberikan sanksi kepada manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol karena dianggap tak becus dalam bekerja. (Elga Hikari Putra/TribunJakarta.com)

Faktor lainnya yang membuat Gilbert meyakini Jokowi sudah tak memiliki efek besar di Pilkada Jakarta lantaran saat pilkada digelar, Jokowi sudah tak menjabat sebagai presiden.

Diketahui, Pilkada Jakarta yang masuk dalam Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November 2024, sedangkan Jokowi berakhir masa jabatannya sebagai presiden pada 20 Oktober 2024.

"Apakah kemudian masih ada pengaruh itu atau tidak, tergantung bagaimana dia menyusun kekuatan saat ini dan itu yang mungkin mesti kita antisipasi," kata Gilbert.

"Kalau dia kemudian menyusun kekuatan lewat parpol yang kemudian dia bisa pegang yang pernah kasus-kasus tertentu, atau kemudian dia bisa pengaruhi lewat faktor yang lain, mungkin masih ada pengaruh."

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved