Orang Dalam Sebut Jokowi Sudah Golkar Sejak 2015, Bisa Jadi Ketum Gantikan Airlangga Seperti JK

TRIBUNJAKARTA.COM - Isu Jokowi akan gabung ke Golkar dan menjadi ketua umum membuat heboh. Kini muncul pernyataan orang dalam bahwa sebenarnya eks Wali Kota Solo itu sudah "kuning" sejak 2015.

Setelah hubungan dengan partainya, PDIP, merenggang, langkah politik Jokowi ramai dibaca.

Kode dasi kuning Jokowi sempat ramai diperbincangkan, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto membuka pintu bahkan menyambut baik.

Usai rapat pleno para petinggi Golkar pda Minggu (10/3/2024), Airlangga mengaku sudah rapat dengan Jokowi.

"Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat," kata Airlangga, dikutip dari Wartakota.

Tak sampai situ, Airlangga mengumbar rekam jejak keakraban Jokowi dengan Golkar.

"Karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi."

"Sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar," jelas Menko Perekonomian itu.

Munculnya Jokowi di iklan Golkar dinilai menjadi salah satu faktor Golkar meraup banyak suara di Pemilu 2024.

Partai berlogo beringin itu menjadi partai pemeroleh suara terbesar kedua, di bawah PDIP, mengalahkan Gerindra.

Dengan tingkat kepuasan terhadap Jokowi yang tinggi menjadi efek ekor jas yang dinikmati Golkar dalam merebut suara masyarakat.

Bahkan sebelumnya, pada Senin (26/2/2024), Airlangga menjawab soal status Jokowi yang masih kader PDIP.

Menurutnya, Jokowi lebih dari sekedar kader, dia tokoh nasional yang dimiliki semua partai.

"Beliaukan tokoh nasional, dimiliki semua partai," jelas Airlangga.

Jokowi dan Golkar Mutualisme

Pengamat politik, Ujang Komarudin membaca isu Jokowi dan Golkar bak simbiosis mutualisme alias saling membutuhkan.

"Kalau saya melihat sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain, tetapi ini lebih menguntungkan Pak Jokowi," ucap Ujang, Kamis (14/3/2024), dikutip dari Wartakota.

Ujang juga menekankan, kebutuhan Jokowi lebih besar dibandingkan Golkar.

Sebab, hubungan yang sudah tak tertolong dengan PDIP, membuat Jokowi tak memiliki perahu untuk mengarungi lautan politik Indonesia.

"Kenapa lebih menguntungkan? Karena kita tahu Pak Jokowi di Oktober nanti akan selesai masa jabatannya, tidak punya ‘perahu’, tidak punya ‘rumah’, tidak punya ‘benteng’, ketika beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, makanya butuh Partai Golkar," tambah Ujang.

Ujang pun menjelaskan alasan mengapa Golkar tak terlalu membutuhkan Jokowi.

Walaupun, saat ini, Golkar berada di pemerintahan Jokowi, dan cukup banyak kadernya menjadi menteri, termasuk sang ketua umum.

"Kenapa? Walaupun dekat, walaupun sampai hari ini masih satu keluarga katakanlah dengan Pak Jokowi karena saya tahu Golkar itu menjadi jangkar pemerintahan Pak Jokowi, dan selalu loyal pada Pak Jokowi," ucapnya.

"Tetapi, ketika Pak Jokowi tidak jadi presiden di Oktober 2024 nanti, Golkar mempunyai skema sendiri, punya permainannya sendiri tanpa melibatkan Pak Jokowi ke depan," paparnya.

Jokowi Golkar Sejak 2015

Sementara itu, pernyataan soal status Jokowi diungkap salah satu politikus senior Golkar, Ridwan Hisjam.

Di program Majelis Antitesis, Youtube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia yang diunggah pada Jumat (8/3/2024), mantan Ketua DPD Golkar Jawa Timur itu mengungkapkan, Jokowi sudah Golkar sejak 2015.

"Pak Jokowi itu sudah masuk Golkar ya, sejak 2015, sejak 2015. Tapi sejatinya Jokowi itu adalah kader Golkar, sejatinya," kata Ridwan.

Mulanya Ridwan cerita, saat dirinya masih anggota DPR (1999-2004) dan Ketua DPD Golkar Jawa Timur, dia sudah mendengar nama Jokowi pada 2004.

Ketua DPD Golkar Solo mendatanginya dan menyatakan ada seorang pengusaha yang ingin maju jadi Wali Kota Solo, dialah Jokowi.

"Ketua Golkar Solo pada saat itu namanya Mas Kus ya keturunan dari apa namanya, Keraton Solo, ketua Golkar Solo. Saya waktu itu Ketua Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, juga anggota DPR RI 99-2004."

"Mas Kus datang ke saya, ke Jakarta, Mas Ridwan ada pengusaha namanya Joko Widodo panggilan, Jokowi, mau jadi wali kota, harus kita dukung ini, pengusaha," kata Ridwan menceritakan.

Proses komunikasi politik berlanjut, Golkar enggan mendukung.

Akhirnya Jokowi diusung PAN hingga kemudian juga diusung PDIP dan berpasangan dengan FX Hadi Rudyatmo.

Menurut Ridwan, rekomendasi dari Golkar Solo sudah menunjukkan kalau Jokowi itu bagian dari Golkar.

Sebab, pada masa Orde Baru, semua pengusaha bagian dari Golkar.

"Jadi Jokowi ini kader Golkar. pengusaha jaman Orde Baru tuh semua pengusaha Golkar. Saya ini Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda di Jawa Timur, Ketua Real Estate Indonesia (REI)," kata Ridwan.

Ridwan lantas menceritakan soal dinamika politik pada Pilpres 2014 ketika Jokowi maju bersanding dengan Jusuf Kalla dan mengalahkan Prabowo-Hatta.

Saat itu Golkar berada di sisi Prabowo-Hatta, namun, Ridwan sebagai bawahan Tjahjo Kumolo di KNPI sudah mempertemuan Jokowi dengan senior Partai Golkar, Akbar Tanjung dan Wiranto.

Ridwan juga bercerita tentang Munas Golkar yang memenangkan Setya Novanto pada 2016, setelah terjadi perpecahan antara Aburizal bakrie dengan Agung Laksono.

"Berkomunikasi saya, Pak Jokowi, Golkar tuh begini, jelaskanlah kepda Pak Jokowi, bahwa Golkar itu adalah doktrinnya, karya siaga gatra praja. 

"Akhirnya masuk di ingatan Pak Jokowi. Apa yang terjadi, pecah, dua duanya gak maju (Aburizal bakrie dan Agung laksono), Novanto jadi ketua Golkar."

"Saat itu Golkar sudah dikendalikan Golkar itu oleh Pak Jokowi sejak 2015. Saat Munas di Bali Novanto terpilih."

"Begitu Novanto masuk (penjara) langsung Airlangga (jadi ketua umum) otomatis," kata Ridwan.

Pada Munas Golkar terakhir pada 2019 yang kembali memenangkan Airlangga, disebut Ridwan, ada campur tangan Jokowi.

"Itulah Kenapa saya bilang Jokowi itu Golkar karena presiden itu kalau di dalam di Golkar itu sama dengan Pak Harto dulu, ketua dewan, Iya yang sekarang diduduki oleh Aburizal Bakrie, begitu.

"Pak Aburizal Bakrie komunikasi dengan Presiden, x jadi, jadi sudah barang itu. Tapi ini tidak tampil itulah yang namanya Golkar," jelas Ridwan.

"Jadi sejak 2015 Jokowi itu sudah mengendalikan golkar sejak hari ini. Saya berani terbuka," lanjutnya.

Soal kemungkinan Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar, Ridwan punya rasionalisasinya.

Jika Jokowi mau menjadi Ketua Umum Golkar meski secara formal bukan kader, kata Ridwan, kasusnya seperti Jusuf Kalla (JK).

Jusuf Kalla terpilih menjadi Ketua Umum Golkar mengalahkan Akbar Tanjung pada 2004. Padahal, kata Ridwan, JK bukan pengurus Golkar.

Ridwan mengatakan, dirinya merupakan pimpinan Munas Golkar 2004 yang masih hidup.

"Pak JK pada saat itu bukan pengurus Golkar."

"Muncullah surat dari Sulawesi Selatan dibawa oleh Iskandar Manji bahwa Pak JK itu adalah Sekber Golkar, Sekber Golkar itu belum Golkar, masih Sekber. Dia di bidang usaha itulah yang dijadikan alat untuk melegitimasi Pak JK maju pada saat itu," paparnya.

Menurut Ridwan, Jokowi bisa saja mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Golkar karena memenuhi syarat sebagai kader Golkar.

"Bahwa nanti Jokowi terpilih atau tidak, ya itu pemilik suara. tapi saya clear-kan bahwa Jokowi sejak awal kader Golkar," jelasnya.

Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News