Jakarta Sudah Tak Ibu Kota, PKS Ingin Walikota dan Bupati Dipilih Via Pilkada Langsung

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan ke depan para walikota dan Bupati yang ada di kotamadya dan Kabupaten wilayah Jakarta dipilih langsung via Pilkada melalui UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Termasuk, menginginkan adanya pemilihan DPRD tingkat II atau kabupaten/kota mengingat saat ini Jakarta sudah tak berstatus sebagai ibu kota negara.

"Karena memang masyarakat Jakarta ini jumlahnya sangat besar dibandingkan dengan masyarakat di daerah krusial lainnya, mereka perlu dilayani," kata Ketua PKS DKI Jakarta, Khoirudin di NasDem Tower, Jumat (16/3/2024).

Karenanya, ia merasa sudah seharusnya para pimpinan tingkat kota di Jakarta nantinya adalah orang yang mengerti betul permasalahan di Jakarta.

"Kenapa perlu ada pemilihan walikota? Agar lebih zooming, lebih mikro walikota mengetahui permasalahan tiap jangka wilayahnya dan bisa dimaksimalkan potensi PAD-nya.

Itu semua buat masyarakat agar masyarakat Jakarta dapat terlayani dengan baik. Karena hari ini yang sudah tiga puluh tahun lebih musrembang tidak pernah direalisasi, terlalu luas Jakarta," paparnya.

Sementara terkait adanya pileg DPRD tingkat dua, Khoirudin yang juga Wakil Ketua DPRD DKI mengakui selama ini, dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 106 belum mampu mengakomodir semua keluhan warga Jakarta.

"Memang belum maksimal tiga fungsi dewan dijalankan, Apalagi Jakarta sangat luas dari ujung ke ujung. Saya sendiri juga punya keterbatasan waktu untuk datang dari RT ke RT," tuturnya.

Menurutnya, adanya pilkada langsung dan pileg DPRD serupa yang terjadi di sejumlah daerah yang berstatus Daerah Istimewa, seperti di Aceh dan Yogyakarta.

"Karena di Jogja demikian, di Aceh demikian. Jakarta kan secara pendidikan lebih tinggi indeksnya kenapa tidak? Kan gitu ya," ujar Khoirudin.

Diketahui, saat ini pembahasan RUU DKJ masih dibahas di DPR RI.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan posisi pemerintah yang menolak aturan gubernur dan wakil gubernur ditunjuk langsung presiden dalam RUU DKJ.

Tito mengatakan, pemerintah ingin gubernur dan wakil gubernur dipilih lewat mekanisme pemilihan kepala daerah.

Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News