Pemilu 2024

Din Syamsuddin Tantang Massa Aksi Tambah Pasukan, Sebut Ada yang Remehkan Gerakan Makzulkan Jokowi

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyebut ada yang meremehkan gerakan tolak hasil Pemilu dan pemakzulan Presiden Joko Widodo.

Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Pebby Adhe Liana
TribunJakarta
Din Syamsuddin saat berorasi dalam aksi tolak Pemilu di depan DPR RI, Selasa (19/3/2024). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyebut ada yang meremehkan gerakan tolak hasil Pemilu dan pemakzulan Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikannya saat berorasi di depan Gedung DPR RI.

"Saya dapat informasi dan tantangan, kalau massa hanya 500 ribu, itu bisa diatasin, tapi kalau sudah di atas 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta orang baru kami (pemerintah) kewalahan," kata Din Syamsuddin, Selasa (19/3/2024).

Untuk itu, ia meminta massa aksi untuk terus menyiapkan diri dan menambah jumlah pasukan agar tujuan mereka untuk menumbangkan Jokowi bisa berhasil.

"Massa yang akan datang, kita buktikan bahwa kita tidak seperti yang mereka bilang,"

"Kita datang sebanyak-banyaknya, sampai yang apa kita segala laksanakan tercapai yaitu, runtuh dan tumbangnya rezim yang melakukan kejahatan konstitusional," ujar Din Syamsuddin.

Din Syamsuddin menyebut, gerakan tolak hasil Pemilu yang tergabung dalam Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat masif berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia.

Dikatakannya, gerakan ini berasal dari sejumlah elemen masyarakat.

Mulai dari tokoh Ormas Agama, mahasiswa, akademisi hingga purnawirawan TNI dan Polri.

"Kita harus menyiapkan diri. Seandainya suara kita tidak didengar, tunggu perintah dari presidium. Kita melakukan langkah-langkah perhitungan nyata," ujarnya.

Tuding Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Dalam orasinya, Din Syamsuddin juga menuding Jokowi adalah sumber dari permasalahan bangsa yang terjadi.

"Sumber masalah bangsa adalah presiden, maka presiden terdebut layak dimakzulkan," lanjutnya.

Ia menilai, kecurangan begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

"Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang dan kejam. Inilah merampas hak hak rakyat,"

"Pembagian bansos melanggar hak konstitusi. Oleh karena itu, apa yang terjadi dan tadi dikatakan, bukan hanya Pemilu curang, brutal, kejam, penuh dengan penipuan dan manipulasi tapi ini semua adalah kejahatan terhadap rakyat," papar Din Syamsuddin.

 

Baca artikel menarik lainnya di Google News.

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved