Warga Melawai Nilai Pemkot Jaksel Abaikan Instruksi Ketua DPRD DKI Soal Keluhan Kafe dan Parkir Liar

Sebelumnya pada Rabu (12/6/2024) sejumlah warga Melawai mengadu ke DPRD DKI Jakarta.

Dalam audiensi itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi turut mengkritik Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia terkait kebijakan Online Single Submission (OSS) yang dikeluarkan Kementerian Investasi atas polemik yang terjadi di wilayah Melawai tersebut.

Sebab, banyak berdiri tempat usaha dengan mengklaim telah memegang legalitas dalam bentuk OSS.

"Pak Menteri Bahlil ini buat suatu peraturan namanya itu OSS, Online Single Submission karena dia tanpa koordinasi dengan Pemda dia bisa membangun investasi dimana-mana," kata Pras di DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Pras menegaskan pihaknya sama sekali bukan menentang adanya investasi. Namun seharusnya Kementerian Investasi dalam mengeluarkan izin OSS terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

Untuk diketahui, OSS merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.

"Kita ga masalah, kita ga akan mematikan investasi, tapi harus diajak ngomong dong Pemda karena kita mengacu pada otonomi daerah," kata Pras.

Menurut Pras, protes warga Jalan Wijaya ini adalah bola salju dari kasus-kasus serupa yang kini marak terjadi di Jakarta, dimana wilayah permukiman disulap menjadi tempat usaha.

"Kalau semua ditabrak, nah ini yang terjadi nih, (wilayah) Tulodong, Senopati dan sekarang Melawai dan seterusnya begitu terus," tutur politisi PDIP itu.
 

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya