Pilkada DKI 2024

Heru Budi Buat Pilkada Jakarta Panas, Partai AHY Terang-terangan Usulkan Pj Gubernur, Pesaing Anies?

Heru Budi Hartono membuat Pilkada Jakarta 2024 memanas. Kini Partai besutan AHY terang-terangan mengusulkan Pj Gubernur DKI. Keputusan di tangan SBY.

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Heru Budi Hartono membuat Pilkada Jakarta 2024 memanas. Kini Partai Demokrat besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terang-terangan mengusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta itu maju di Pilgub Jakarta 2024.

Keputusan Heru Budi diusung Partai Demokrat kini berada di tangan AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Anies Baswedan pun bakal mendapatkan pesaing di Pilkada Jakarta. Pasalnya hingga kini, baru PKS yang telah mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan -Sohibul Iman.

Nama Heru Budi Hartono masuk radar Demokrat dibenarkan Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta, Mujiyono.

“Betul (Heru Budi diusulkan sebagai bakal cagub), (karena) masuk dalam tujuh kriteria yang diinginkan Demokrat,” kata Mujiyono, Senin (1/7/2024).

Tak hanya Heru, DPD Demokrat Jakarta juga mengusulkan nama Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Jansen Sitindaon sebagai bakal calon wakil gubernur Jakarta.
Namun, Mujiyono menyebut, usulan ini belum resmi. DPD Demokrat Jakarta masih akan membahas perihal ini dalam rapat pimpinan daerah (rapimda).

“(Heru) masuk kriteria untuk diusulkan, resminya nanti lewat rapat pimpinan daerah (rapimda),” katanya lagi.

Mujiyono juga menyebut, rencana usulan ini belum disampaikan ke Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Belum (membahas usulan nama Heru ke AHY dan SBY), kan bagian dari usulan Demokrat Jakarta. Keputusannya ada di Pak SBY dan Mas AHY,” ujar Mujiyono

Lebih lanjut, Mujiyono menyebut, sosok Heru masuk tujuh kriteria calon kepala daerah DPD Partai Demokrat Jakarta.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu dinilai punya wawasan global dan visioner untuk memimpin transformasi Jakarta menjadi pusat perekonomian, kota global, dan kawasan aglomerasi setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.

lihat fotoPartai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024. Kini, PDI Perjuangan bakal menjadi penentu arah koalisi partai politik di Pilgub Jakarta.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024. Kini, PDI Perjuangan bakal menjadi penentu arah koalisi partai politik di Pilgub Jakarta.

Mujiyono juga menilai, Heru memiliki rekam jejak yang bersih dan bebas dari berbagai permasalahan hukum.

"Ketiga memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Cagub juga harus mengenal kota dan rakyat Jakarta dengan berbagai permasalahannya. Kelima memiliki kemampuan perencanaan serta eksekusi kebijakan yang sama baiknya," tegasnya.

Mujiyono menyebut, sosok cagub juga harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat.

"Memiliki komunikasi politik yang baik dengan segala kelompok kepentingan di Jakarta dan juga pemerintah pusat serta DPD/DPR/DPRD untuk menyelesaikan berbagai persoalan Jakarta," kata dia.

Ketua DPD sekaligus Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta tersebut menambahkan, DPD Demokrat Jakarta sudah membangun komunikasi dengan Heru terkait usulan tersebut dan hingga saat ini masih terus berjalan.

Adapun untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024, Demokrat harus berkoalisi dengan partai lainnya.

Sebab, pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024, Demokrat hanya berpotensi mengantongi delapan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta. Sementara, untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta, butuh sedikitnya 22 kursi DPRD.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan paling sedikit 20 persen kursi dari jumlah total kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Reaksi Anies Baswedan

Menanggapi usulan Partai Demokrat, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono tak tertarik untuk ikut bersaing maju di ajang Pilkada Jakarta 2024.

Eks Wali Kota Jakarta Utara ini pun mengutarakan keengganannya lantaran minim pengalaman di dunia politik.

“Saya ini kan ASN, tidak pengalaman, tidak pengalaman di bidang politik gimana mau mau?” ucapnya, Senin (1/7/2024).

Dibandingkan ikut maju di Pilkada Jakarta 2024, Heru mengaku saat ini lebih memilih fokus menyelesaikan tugasnya di Jakarta.

Heru tercatat sudah menduduki jabatan Pj Gubernur DKI sejak 2022 lalu menggantikan Anies Baswedan yang purnatugas.

“Saya enggak tertarik (maju di Pilkada Jakarta 2024), tertariknya bagi-bagi sembako aja. Ke depan banyak tantangan, tapi kan calonnya juga bagus-bagus ya,” ujarnya.

Sebagai informasi tambahan, belakangan nama Heru Budi masuk radar Partai Demokrat untuk diusung sebagai Cagub Jakarta.

Demokrat Usulkan Anies Masuk Parpol

Selain mengusulkan nama Heru Budi, Partai Demokrat juga menyarankan Anies Baswedan masuk sebagai kader partai politik.

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menyarankan Anies Baswedan untuk masuk ke partai politik (parpol). Syahrial mengatakan, jika bergabung ke partai politik, maka Anies bisa mewarnai partai dengan popularitasnya sekaligus merasakan politik yang lebih fundamental.

Selain itu, kata dia, nyali Anies juga patut diuji karena sedang turun kelas dari pilpres ke pilkada.

"Pak Anies seru juga kalau masuk parpol. Supaya ikut merasakan politik lebih fundamental. Mewarnai partai dengan popularitasnya sehingga tidak merasa besar sendiri. Salut untuk Kang Emil berani tampil sebagai kader partai tanpa merontokkan nama besarnya," ujar Syahrial, Minggu (30/6/2024)

"Parpol apapun terserah Anies. Tapi kita harus menguji nyali Anies yang turun kelas ke pentas daerah dari pentas nasional. Targetnya selalu sempit, pribadi sekali," sambungnya.

Syahrial menjelaskan, Demokrat terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung ke partai.
Namun, dia menegaskan, belum tentu Demokrat akan mengajukan Anies sebagai cagub di Jakarta, mengingat ada mekanisme partai yang harus dilewati.

Lebih jauh, Syahrial mengingatkan, parpol tidak mengejar coattail effect di pilkada. Sebab, di pilkada, kandidat hanya butuh kursi partai agar bisa maju dalam kontestasi. "Kalau pilpres boleh lah ada coattail effect yang bisa dikejar parpol-parpol untuk menaikkan elektabilitas dalam mengejar kursi parlemen. Tapi di pilkada kan enggak perlu coattail effect parpol-parpol pengusungnya," tutur Syahrial.

Oleh karena itu, Syahrial menilai akan bagus apabila Anies mau bergabung ke parpol, supaya memiliki tanggung jawab untuk ikut membesarkan partai yang mengusungnya.
Kemudian, Anies juga dapat menjalankan tanggung jawab moral terhadap para pendukungnya di Pilpres 2024. Jika menang di Pilkada Jakarta 2024, partai tempat Anies bernaung pasti akan memperjuangkannya sebagai Capres 2029.

"Sehingga, jika maju sebagai Cagub DKI Jakarta, ada harapan bagi para pendukungnya supaya Anies kembali ikut kontes Pilpres 2029. Tentu saja jika menang dan berprestasi. Partai tentu akan memperjuangkan kadernya sebagai capres di 2029," imbuhnya.

PDIP Kaji Anies

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), PDIP Adian Napitupulu mengatakan, pihaknya mengkaji peluang usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

"Dinamikannya tetap terus kita perhitungkan, tetap kita kaji peluang-peluangnya, tetap kita diskusikan satu dengan yang lain," kata Adian Napitupulu saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).

Adian Napitupulu menjelaskan, PDIP tetap mengkaji peluang mengusung Anies meskipun belum memutuskan nama yang akan diusung.

"Tetapi kami menghormati seluruh keputusan partai-partai yang lain, kedaulatan partai mereka untuk memutuskan siapapun," ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR RI ini menuturkan, sebelum mengusung seseorang PDIP melakukan berbagai macam kajian.

"Apakah mungkin kita mengusung Anies ketika memang secara kajian ideologi, kajian politik, kajian terhadap pemikiran, program, dan sebagainya. Memungkinkan, kenapa tidak?" ucap Adian.

Adian menegaskan bahwa PDIP tak hanya mempertimbangkan faktor elektabilitas untuk mengusung kandidat.

Dia mencontohkan ketika PDIP mengusung Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 silam.

"Jokowi dulu kalah kok elektabilitasnya waktu Pilgub DKI, kerja kita yang kemudian membuat kerja kita bersama-sama yang membuat dia kemudian bisa menang," ungkap Adian.

Adian menambahkan, faktor pengetahuan juga merupakan hal yang sangat penting dipertimbangkan.

"Jadi tidak cuma, oh ya survei angkanya begini-begini, terus kepalanya enggak ada gimana? Enggak ada isi kepalanya. Enggak punya pikiran, enggak punya gagasan, enggak punya program," tuturnya. (TribunJakarta.com/Kompas.com/Tribunnews.com)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved