3 Sikap KPU Soal Pencatutan NIK Syarat Dukungan Paslon Dharma-Kun, Cuma Keluarga Anies Sudah Diurus

TRIBUNJAKARTA.COM - KPU DKI Jakarta bersikap atas ramainya dugaan pencatutan nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta menjadi syarat dukungan pasangan calon (paslon) independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto.

Dharma-Kun baru saja dinyatakan lolos syarat pencalonan oleh KPU DKI Jakarta dengan  677.468 data dukungan.

Namun, banyak warga yang merasa tidak memberi dukungan, namun NIK mereka tercantum pada daftar pendukung Dharma-Kun, 

Korban pencatutan itu di antaranya keluarga dua anak dan adik kandung Gubernur Jakarta 2017-2022, Anies Baswedan.

KPU Jakarta pun akhirnya buka suara.

Tetap Beri SK 

Dengan adanya polemik pencatutan itu, KPU Jakarta tetap akan memberikan surat keputusan (SK) lolosnya Dharma-Kun sebagai paslon perseorangan di Pilkada Jakarta 2024.

Nantinya, SK itu akan digunakan oleh Dharma-Kun untuk mendaftar secara resmi ke KPU DKI Jakarta pada 27-29 Agustus 2024 bersamaan dengan paslon dari jalur partai politik.

"19 Agustus kan kami harus (keluarkan SK) ini tahapan nasional ya," kata Ketua Divisi Teknis Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Dody mengatakan, tahapan pilkada harus tetap berjalan kendati saat ini tengah heboh mengenai dugaan pencatutan data dukungan dari Dharma-Kun.

Namun, pihaknya tetap membuka ruang jika nantinya Bawaslu DKI mengeluarkan rekomendasi terkait kasus Dharma-Kun ini.

Hanya saja, saat ditanyakan apakah jika nantinya rekomendasi Bawaslu baru keluar setelah SK KPU DKI keluar, Dody belum bisa memberi kepastian.

"Ya nanti dipelajari dulu, masa langsung dijawab. Nanti kita lihat rekomendasi seperti apa," kata Dody.

Tidak Jemput Bola Tangani Pencatutan

KPU Jakarta juga tidak akan jemput bola menangani dygaan pencatutan NIK dukungan Dharma-Kun

"Ya undang-undangnya kan tidak memerintahkan seperti itu (jemput bola data warga yang merasa datanya dicatut). Jadi kami mengikuti peraturan perundang-undangan saja," kata Dody.

Dody menjelaskan, kedudukan KPU DKI Jakarta dalam kasus ini sifatnya hanya sebagai pengguna data.

"Terkait sumber data atau KTP, tentu kami sebagai end user. Jadi KPU ini end user. Soal sumber data KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal paslon, sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan. Itu di luar dari kewenangan atau jangkauan kami," kata Dody.

"Kami hanya melakukan verifikasi administrasi (vermin) dan verifikasi faktual (verfak)," lanjutnya.

Kendati begitu, Dody mengaku KPU membuka diri terhadap warga yang ingin melapor sebagai korban dugaan pencatutan data dukungan.

"Jadi kami sekarang menunggu saja dari teman-teman Bawaslu. Kalau ada rekomendasi-rekomendasi kami akan tindak lanjuti," kata Dody.

Keluarga Anies Sudah Diurus

Soal data NIK keluarga Anies Baswedan, Dody sudah melakukan pengecekan.

Setelah diverifikasi, dukungan tersebut, kata Dody, jadi tidak memenuhi syarat.

"Menyikapi informasi yang kami terima dari teman-teman media maupun netizen, kami langsung melakukan pengecekan. 

Contoh misal datanya anaknya Pak Anies Baswedan, kami cek memang yang bersangkutan dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan. 

Namun dari verifikasi faktual, statusnya jadi tidak memenuhi syarat," kata Dody.

Dody berdalih munculnya nama anak Anies itu karena masalah kesalahan sistem pada laman resmi KPU yang belum diperbaharui.

"Nah sehingga seharusnya sudah tidak muncul dalam info pemilu. Nah informasinya sudah dilakukan updating data dan mudah-mudahan datanya sudah menjadi data yang lebih baik lagi," kata Dody.

Sementara itu, saat ditanyakan mengenai data warga lainnya yang diduga dicatut oleh Dharma-Kun, Dody meminta mereka untuk melapor sendiri ke Bawaslu.

Sebab, banyak warga yang protes di media sosial bahwa data mereka dicatut untuk mendukung pasangan Dharma-Kun.

"Itu silahkan membuat laporan saja," kata Dody.

Di sisi lain, warga khawatir datanya disalahgunakan jika membuat laporan ke Bawaslu karena diharuskan foto dengan memegang KTP.

"Khawatirnya ada tanggapan atau surat kaleng yang merugikan dari peserta pemilu itu sendiri. Maka diminta otentiknya (foto sambil pegang KTP) begitu. Kalau nggak silakan datang ke kantor KPU untuk memberikan itu, jadi bisa langsung klarifikasi seketika," ujar Dody.

Diketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan komplain di akun X miliknya @aniesbaswedan Jumat (16/8/2024) pukul 10.50 WIB.

Dalam cuitannya itu, Anies menyebut bahwa KTP dua anaknya serta sejumlah timnya dicatut sebagai pendukung pasangan Dharma-Kun.

Anies turut mengunggah tangkapan layar dari web infopemilu KPU yang menampilkan identitas kedua anaknya tercatat sebagai pendukung Dharma-Kun untuk maju independen di Pilkada Jakarta.

Tak ayal cuitan itu mendapat banyak komentar dari pengguna X. Tak sedikit yang mengaku datanya juga dicatut sebagai pendukung bakal paslon independen itu.

Penuhi Syarat

Sebelumnya diberitakan, Dharma-Kun dinyatakan memenuhi syarat menjadi paslon independen Pilkada Jakarta 2024 dengan 677.468 dukungan, pada Kamis (15/8/2024).

Data itu melebihi syarat minimal yakni di angka 618.968 dukungan yang minimal tersebar di empat wilayah kabupaten dan kota di Jakarta.

"Data dukungan untuk verifikasi faktual kedua yang diserahkan 826.766 dukungan yang lolos verifikasi administrasi. Dari angka itu, data yang memenuhi syarat verifikasi faktual ada 494.467 dukungan dan yang tidak memenuhi syaratnya 332.299 dukungan," kata Dody.

Sementara itu, Dharma Pongrekun mengaku sangat bersyukur bisa dinyatakan lolos dari jalur independen.

"Yang pertama-tama, saya dan Pak Kun serta semua tim hanya bisa mengatakan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkat dan rahmat kami boleh berdiri di sini sampai detik ini itu karena kemurahan tuhan, dan hasil yang tadi sudah dibacakan bahwa kami lolos karena sudah melebihi batas minimal itu semua karena kemurahan Tuhan dan kekompakan tim selama ini," kata Dharma.

Karena dinyatakan memenuhi syarat untuk maju independen, Dharma-Kun akan mendaftar secara resmi ke KPU DKI Jakarta pada 27-29 Agustus 2024 bersamaan dengan paslon yang diusung dari jalur partai politik.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya