Pilkada DKI 2024
Megawati Pilih Pramono Anung Jagoan di Jakarta, Pengamat Ungkap Faktor Penghalang Anies dengan PDIP
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pilih Pramono Anung Jagoan di Jakarta. Pengamat Politik Djayadi Hanan mengungkap faktor penghalang Anies dengan PDIP
TRIBUNJAKARTA.COM - Faktor strategis politis dinilai menjadi penghalang Anies Baswedan diusung PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta 2024.
Penghalang itu termasuk penolakan atau resistensi di internal PDI Perjuangan terkait nama Anies Baswedan.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan dikutip TribunJakarta.com dari Youtube Nusantara TV, Selasa (27/8/2024).
"Ketidaknyamanan atau pertanyaan-pertanyaan dari ketua umum (Megawati Soekarnoputri) sendiri yang belum terjawab kalau memajukan Anies sebagai calon itu saya kira itu faktor politis," kata Djayadi.
Faktor politis lainnya yakni residu pada Pilkada Jakarta 2017. Dimana Anies Baswedan menjadi rival Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang diusung di PDI Perjuangan.
Djayadi melihat Ahok dan pendukungnya masih belum menerima bila Anies dicalonkan PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta 2024.
Sedangkan faktor ideologi yang cukup berjarak antara Anies Baswedan dengan PDI Perjuangan, menurut Djayadi, masih memiliki jembatan.
PDI Perjuangan memiliki ideologi keberpihakan kepada wong cilik, kebhinekaan dan pluralisme.
"Jembatan antara antar ideologi di kebijakan dan saya kira kalau soal ideologi itu masih bisa dikompromikan, masih bisa dicari jalan keluarnya," kata Djayadi.
Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akhirnya memilih Pramono Anung ketimbang Anies Baswedan yang diusung di Pilkada Jakarta 2024.
Djayadi mengungkapkan Pramono Anung secara elektoral paling lemah dibandingkan Anies Baswedan maupun Ahok. Hal itu membuat peluang Ridwan Kamil lebih besar melenggang di Pilkada Jakarta.

Oleh karena itu, Djayadi melihat tujuan PDIP mencalonkan Pramono Anung lebih mengutamakan kader. Djayadi juga menyinggung faktor strategis Jakarta sebagai ibukota transisi.
Meskipun, kata Djayadi, Jakarta secara undang-undang tidak lagi berstatus ibukota. Namun secara praktek peran Jakarta sebagai ibukota transisi bakal berlangsung selama 15 tahun ke depan.
Ia pun menilai PDIP menjadikan faktor menang atau kalah di Pilkada Jakarta sebagai pertimbangan kedua. Sebab, PDIP bisa memajukan sosok alternatif yakni Ahok bila ingin menang di Pilkada Jakarta.
"Meskipun dari hitung-hitungan elektoral saya kira memang Ahok sedikit lebih rendah kapasitas ataupeluang menangnya kalau berdasarkan data-data yang ada sekarang," ujar Djayadi.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.