Pilkada DKI 2024

Pramono Anung Tawarkan Solusi KJP Tak Tepat Sasaran: Saya Akan Langsung Filter Data

Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung kembali mendatangi permukiman warga di Jakarta Utara. Pramono bicara soal masalah KJP.

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, KELAPA GADING - Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung kembali mendatangi permukiman warga di Jakarta Utara untuk melakukan belanja masalah.

Sabtu (7/9/2024) siang, Pramono yang didampingi anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus kader PDI Perjuangan Agustina Hermanto alias Tina Toon menyambangi warga di wilayah Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Dalam kunjungannya kali ini, Pramono mendengarkan curhat dari para warga terkait masalah-masalah yang sering mereka hadapi di lingkungannya.

Pramono lalu menjanjikan akan menindaklanjuti semua permintaan dan keluhan warga Kelapa Gading, misalnya terkait Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Warga mengeluhkan kepada Pramono bahwa selama ini mereka masih menemui pencairan KJP yang belum tepat sasaran.

Merespons keluhan itu, Pramono menyinggung selama ini Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sudah melakukan pemutakhiran data penerima KJP.

Namun, selama ini ditemukan masalah bahwa seringkali datanya tidak sinkron.

"Sering kali data tersebut tumpang tindih, bahkan ada yang mampu tetapi justru mendapatkan bantuan, sementara yang berhak malah tidak mendapatkan," katanya.

Pramono lalu menjanjikan bakal turun langsung ke lapangan untuk memvalidasi data penerima KJP bila nantinya terpilih memimpin Jakarta bersama bakal calon wakil gubernurnya Rano Karno.

KLIK SELENGKAPNYA: Pengamat Nilai Cak Lontong Jadi ketua Timses Pramono-Rano Buat PDIP Terkesan Tak Serius di Pilkada Jakarta. Zaenab Mundur, Sarah Gimana?
KLIK SELENGKAPNYA: Pengamat Nilai Cak Lontong Jadi ketua Timses Pramono-Rano Buat PDIP Terkesan Tak Serius di Pilkada Jakarta. Zaenab Mundur, Sarah Gimana?

Ia juga menegaskan bakal melakukan pemutihan data penerima KJP untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran.

"Solusinya adalah pemerintah daerah harus turun langsung ke lapangan untuk memvalidasi data. Jika seseorang memang mampu, ya jangan diberi bantuan. Sebaliknya, jika seseorang memang berhak, maka harus diberikan bantuan sosial," ucap Pramono.

"Pemutihan data seperti ini lebih tepat dilakukan daripada sekadar mempertahankan ego sektoral dalam tarik-menarik persoalan data. Jika nantinya mendapatkan restu dari masyarakat, saya akan langsung memfilter data tersebut," pungkasnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved