'Uang Bau' Cuma Habiskan Anggaran, Cagub-Cawagub Jakarta Wajib Punya Program Kelola Sampah yang Baik

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Pengamat energi meminta para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berlaga dalam Pilkada Jakarta 2024 merencanakan program pengelolaan sampah yang baik.

Pasalnya, anggaran besar yang selama ini dimiliki Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola sampah belum membuahkan hasil yang maksimal.

Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif CESS (Center for Energy Security Studies), Ali Ahmudi Achyak mengatakan, para pasangan cagub-cawagub belum memiliki program yang jelas dan konkret untuk mengelola sampah di Jakarta.

Padahal, sampah merupakan masalah hampir setiap rumah tangga dan entitas bisnis di Jakarta.

"Ini sangat disayangkan karena menunjukkan calon gubernur belum memahami salah satu problematika akut Jakarta atau justru menganggap masalah sampah sebagai program yang tidak penting bagi Jakarta," katanya dalam keterangan pers, Senin (16/9/2024).

Berdasarkan data capaian kinerja pengelolaan sampah di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbunan sampah di Jakarta meningkat menjadi 3,14 juta ton pada 2023 dari sebelumnya 3,11 juta ton pada 2022.

Namun, jumlah sampah yang dikelola turun dari 2,29 juta ton menjadi 2,27 juta ton pada 2023.

Ali lalu menyinggung permasalahan sampah telah menyebabkan APBD DKI Jakarta dihabiskan hingga Rp 3,4 triliun per tahun.

Pos anggaran tersebut terdiri dari Rp 500 miliar untuk menyewa lahan di Bantargebang sebagai lokasi TPA, yang dikenal sebagai "uang bau".

Kemudian Rp 2,9 triliun untuk pengelolaan serta pengangkutan sampah melalui truk dari titik pengumpulan hingga ke Bantar Gebang.

"Sayangnya, dengan biaya sebesar itu, problema sampah di Jakarta tak kunjung terpecahkan. Volume sampah yang dihasilkan masyarakat terus meningkat, sedangkan sampah yang terkelola justru dalam tren menurun," kata dia.

"Mungkin saking pusingnya, Plt Kepala Daerah DKI Jakarta, Heru Budi, justru ingin membangun Pulau Sampah di perairan Jakarta Utara, yang akan menjadi problem baru bagi Jakarta dan berpotensi menjadi 'ATM' baru bagi APBD Jakarta," sambung Ali.

Ali lalu meminta para cagub-cawagub untuk kembali menjalankan proyek pengelolaan sampah menjadi energi (waste to energy).

Hal itu bisa terlaksana dengan teknologi ramah lingkungan, berkapasitas besar dan cepat, yaitu Intermediate Treatment Facility (ITF) di Jakarta.

"Terutama ITF Sunter di Jakarta Utara yang telah siap perizinan, persyaratan, dan investornya," kata dia.

Dengan mengaktifkan proyek ITF Sunter, Ali menilai Pemprov Jakarta akan menerima potensi keuntungan hingga Rp 844 miliar per tahun.

Keuntungan itu berasal dari penghematan anggaran pemprov sebesar Rp 534 miliar per tahun dan pendapatan perusahaan BUMD yang terlibat sebagai pengelola dan operator ITF Sunter sebesar Rp 350 miliar per tahun, dengan asumsi kepemilikan saham di ITF Sunter sebesar 35 persen.

"Di luar masalah keuangan itu, yang terpenting adalah adanya solusi cepat dan menyeluruh bagi lingkungan di Jakarta. Kita ingin lingkungan menjadi bersih dan indah, serta tumpukan sampah berkurang drastis," tuturnya.

Adapun kapasitas pengolahan sampah ITF Sunter sebesar 2.200 ton per hari atau 28,21 persen dari total kapasitas sampah Jakarta sebesar 7.800 ton per hari.

Ali menilai pengolahan sampah di ITF Sunter secara otomatis mengurangi sampah yang harus dibuang ke Bantargebang.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya