Bela Pram-Rano, Cak Lontong Tanggapi Kritik Kubu RK-Suswono Soal Legitimasi Pemenang Pilkada Jakarta

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Cak Lontong menanggapi kritik yang disampaikan kubu Ridwan Kamil-Suswono perihal penyelenggaraan Pilkada di Jakarta.

Menurut Cak Lontong, pernyataan dari Sekretaris RIDO, Basri Baco yang menyebut legitimasi Gubernur di Jakarta tidak akan kuat jika Pilkada hanya digelar satu putaran karena hanya seperempat warga yang memilih adalah hal keliru.

"Kalau dikatakan seperempat itu enggak tepat karena dari jumlah itu dari sekitar 8 juta sekian (DPT), itu ada 4 juta tiga ratus suara sah yang ikut dalam pemilihan.

Dari kalau perkiraan itu 50 persen ya, bisa lebih. Jadi kalo seperempat itu kurang tepat," kata Cak Lontong di posko pemenangan Pram-Rano di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).

Secara umum, Cak Lontong pun menganggap jalannya Pilkada di Jakarta cukup baik dan transparan.

"Artinya kalau semua berjalan sesuai aturan sesuai UU tidak perlu lagi yang dipertanyakan legitimasinya. Karena semua proses berjalan sesuai apa yang memang seharusnya dan itu transparan, terbuka," kata Cak Lontong.

Cak Lontong pun justru balik mempertanyakan legitimasi dari kubu RIDO yang mempersoalkan hal tersebut.

"Kalau ada penilaian bahwa legitimasi dipertanyakan, saya kira silakan mempertanyakan dulu ketika pada diri sendiri dasarnya apa untuk menyatakan legitimasinya perlu dipertanyakan. Jadi sebelum bertanya, tanyakan pada diri sendiri," papar Cak Lontong.

Sementara itu, Bendahara Tim Pemenangan Pram-Rano, Charles Honoris menyebut bahwa terkait rendahnya partisipasi pemilih, hal itu tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi merata di hampir sejumlah wilayah di tanah air.

"Kalau kita lihat mungkin datanya secara nasional bukan saja di Jakarta, mungkin teman-teman bisa cek sendiri di berbagai provinsi termasuk berbagai kabupaten kota, angka partisipasi pemilih khusus di tahun 2024 ini memang tergolong cukup rendah," kata Charles.

Charles juga menanggapi tudingan kubu RIDO terkait banyaknya pemilih yang tidak mendapat undangan memilih atau form C6.

Menurut Charles, warga yang tidak mendapatkan formulir C6 masih tetap bisa menggunakan hak suaranya dengan menunjukkan KTP asalkan memang yang bersangkutan terdaftar di TPS.

"Artinya kalau dikatakan bahwa karena C6 tidak terdistribusi dengan baik, sehingga seolah-olah di Jakarta ini ada konspirasi besar, ada upaya manipulasi, ini adalah sesuatu yang mengada-ada," kata Charles.

Kritikan Kubu RIDO

Sebelumnya, Sekretaris RIDO, Basri Baco berdalih, pihaknya yang ingin mendorong Pilkada Jakarta berjalan dua putaran semata untuk membela hak-hak rakyat Jakarta yang dihilangkan oleh pihak KPU.

Pasalnya, banyak masyarakat yang terjadi tak mendapat undangan mencoblos atau formulir C6 yang seharusnya diberikan kepada KPU sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Hal ini terbukti dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Jakarta 2024 ini, yaitu hanya berkisar di angka 50 persen.

“Yang kami perjuangan adalah bagaimana caranya rakyat Jakarta sadar, hari ini pilkada itu partisipasinya rendah sekali, sehingga yang mencoblos juga rendah,” tuturnya.

Menurutnya, jika Pilkada Jakarta 2024 hanya berlangsung satu putaran, gubernur dan wakil gubernur terpilih tak punya legitimasi yang kuat.

Pasalnya, pasangan terpilih hanya dipilih oleh seperempat warga Jakarta.

“Kalau gubernur yang dipilih seperempat rakyat Jakarta, tigaperempat enggak milih, kalau istilahnya kotak kosong, kalahnya double

Kalau kotak kosong itu kan milih atau tidak milih, enggak mungkin yang milih hanya seperempat dan tigaperempat tidak milih, maka legitimasi orang tersebut jadi gubernur sangat rendah,” tuturnya. 

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya