Cari Keadilan di MK, Gerindra Ungkap Bukti Masifnya Kecurangan di Pilkada Jakarta

TRIBUNJAKARTA.COM - Partai Gerindra menyatakan sikap untuk mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstuusi.

Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra turun tangan untuk melaporkan dugaan kecurangan di Pilkada Jakarta.

Hal tersebut dinilai merugikan pasangan Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO.

Demikian disampaikan Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra Munathsir Mustaman. 

Munatshir mengatakan, pihaknya perlu bersikap karena perkembangan yang terjadi di pilkada Jakarta menunjukkan bahwa dugaan kecurangan terjadi sangat masif. 

Keterangan itu dia sampaikan setelah menurunkan tim di lapangan. Menurut dia, ada beberapa catatan yang mereka temukan dan menjadi dasar untuk menyatakan sikap dan merespons perkembangan dalam pelaksanaan pilkada di Jakarta. 

”Pertama adalah persoalan C6 yang tidak terdistribusi dengan benar, yang tidak disampaikan kepada pemilih. Itu banyak sekali terjadi,” kata dia. 

Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra menyampaikan temuannya terkait dengan distribusi C6 yang tidak menyeluruh. 

Di Jakarta pusat, lembaga tersebut mendapati 24 kasus, kemudian di Jakarta Barat 14 kasus, Jakarta Utara 40 kasus, Jakarta Timur 80 kasus, dan Jakarta Selatan 9 kasus. 

Sehingga secara total ada 167 kasus distribusi C6 tidak menyeluruh yang berhasil mereka temukan. 

”Dan sebenarnya persoalan C6 itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, C6 yang tidak terdistribusi adalah objek PSU,”  kata Munathsir. 

Namun demikian, setelah laporan dibuat dan diproses ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sampai saat ini tidak ada kunjung dilakukan PSU. 

Selain masalah C6, Munathsir mengatakan ada lebih dari 80 laporan dilayangkan oleh masyarakat dan relawan kepada Bawaslu. 

Seluruhnya berkaitan dengan pilkada jakarta. Namun, belum ada perkembangan atau update progres yang disampaikan oleh Bawaslu. 

”Di antara 80 lampiran itu adalah persoalan DPK, Daftar Pemilih Khusus. Itu ada yang tidak sesuai TPS-nya. Kemudian dugaan pemilih mencoblos lebih dari satu kali. Kemudian salah coblos tidak sesuai TPS. Kemudian domisili pemilih beda provinsi, maupun pemilih domisili namun tidak terdaftar di DPT,” katanya.