Evaluasi 100 Hari Prabowo-Gibran: Tingkat Kepuasan Tinggi tapi Ada Sejumlah Catatan Kritis

Masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan melewati 100 hari pertama pada 28 Januari 2025. 

TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra
Pakar Komunikasi Politik, Gun Gun Heryanto, menanggapi jalannya 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan melewati 100 hari pertama pada 28 Januari 2025. 

Berdasarkan survei dari Lembaga Survei Nasional yang dilakukan pada 13-20 Januari 2025, secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran cukup tinggi dengan 87,5 persen.

Adapun survei itu dilakukan kepada 1.200 responden dengan margin of error 2.87 persen.

Peneliti Lembaga Survei Nasional, Fishya Amina membeberkan bahwa dalam surveinya program yang selama ini menjadi andalan Prabowo-Gibran yakni makan bergizi gratis justru bukan jadi faktor utama  tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan baru ini.

"Program pilar Prabowo-Gibran seperti makan bergizi gratis, membangun lumbung pangan nasional, dan pemberantasan korupsi justru belum menjadi alasan utama tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintah Prabowo-Gibran," ujarnya saat merilis hasil surveinya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Makanan Bergizi Gratis misalnya, hanya mendapatkan tingkat kepuasan sebesar 79,3 persen.

Kemudian membangun lumbung pangan nasional mendapatkan 77,6 persen, dan pemberantasan korupsi mendapat tingkat kepuasan terendah yaitu 69,9 persen.

Adapun tiga program dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang paling banyak disukai responden yakni terkait pemeriksaan kesehatan gratis, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, serta pelatihan kompetensi guru.

Sementara itu, Neni Nur Hayati selaku Direktur DEEP Indonesia, mengungkapkan bahwa program serba gratis memang disenangi masyarakat, sehingga berbanding lurus dengan tingkat kepuasan masyarakat. 

Akan tetapi, Neni mengingatkan bahwa tingkat kepuasan dapat berubah jika kebijakan yang diambil pemerintah kontra dengan masyarakat, misalnya isu PPN 12 persen yang memicu protes dari masyarakat. 

Selain itu, pelemahan institusi KPK yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya juga masih menjadi bayang-bayang yang akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo. 

"Terlebih, komunikasi publik Prabowo yang sering melempar isu dan menariknya kembali, seperti terkait isu pengampunan koruptor, dapat memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat," tuturnya.

Sejumlah catatan juga disampaikan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jerry Sumampow dalam menanggapi survei tersebut.

Ia mengingatkan publik untuk berhati-hati terhadap persepsi popularitas. 

Pasalnya, ia menyebut popularitas para menteri tidak selalu berkaitan dengan kinerja mereka sebagai menteri.

"Contohnya, popularitas Menteri BUMN Erick Thohir tinggi bukan karena BUMN, namun, justru karena polemik sepak bola Indonesia Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong," tuturnya. 

Terlepas dari hal tersebut, Jerry mengakui terdapat juga popularitas menteri yang positif, seperti yang diperoleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, karena berani membuat terobosan yang langsung dirasakan oleh publik.

Kemudian, Pengamat Politik Kunto Adi Wibowo, menyebutkan bahwa survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Nasional menunjukkan bahwa program-program pemerintah Prabowo memenuhi layanan dasar publik, terutama sektor kesehatan hingga pendidikan yang merupakan layanan dasar publik dengan tingkat kepuasan yang tinggi. 

Namun, ia mengingatkan bahwa tingkat kepuasan pada masa awal pemerintahan dapat menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. 

"Karena apakah harapan yang terpupuk dapat dipenuhi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran?," tuturnya.

Terakhir, Pakar Komunikasi Politik, Gun Gun Heryanto, menekankan bahwa persepsi yang dibangun di masyarakat melalui kepuasan publik harus sejalan dengan konsep functioning government yang merupakan salah satu indeks penting dalam demokrasi. 

Salah satu indikasi bahwa pemerintah sudah berfungsi semestinya adalah terbentuknya RPJMN dan adanya roadmap dari masing-masing kementerian. 

"Jangan sampai 100 hari terlalu asik melihat kepuasan publik, namun nilai dasar basis demokrasi seperti functioning government menjadi luput," tuturnya.

Secara lengkap, ada 14 faktor utama yang memengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama pemerintahannya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved