Tak Puas 100 Hari Era Prabowo, Reza Indragiri Bongkar 1 Area Rawan: Tamparan Besar ke Pemerintahan

TRIBUNJAKARTA.COM - Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel mengaku tidak puas dengan kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pemerintahan Prabowo-Gibran genap 100 hari kerja pada 28 Januari 2025.

Awalnya, Reza Indragiri menginginkan dirinya menjadi responden dalam survei Litbang Kompas terhadap 100 hari kinerja Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Andaikan saya menjadi responden dalam survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas apa boleh buat saya akan menjadi responden yang mengatakan saya tidak puas dengan kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto," kata Reza Indragiri dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Fristian Griec Media, Selasa (28/1/2025).

Ia menyebutkan 100 hari pemerintahan agak prematur untuk memberikan penilaian terhadap kinerja era Prabowo-Gibran.

Namun, Reza memberikan selamat kepada pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengacu hasil survei Litbang Kompas mencapai tingkat kepuasan sangat positif di masyarakat.

"Kalau saya boleh jujur ada satu area yang menurut saya paling rawan, area inilah yang boleh jadi akan menentukan rubuh tegaknya, maju mundurnya, putih hitamnya, gelap terangnya pemerintahan Prabowo hingga lima tahun ke depan," kata Reza.

Area sensitif itu, kata Reza, berkaitan dengan sekumpulan janji atau program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo semasa kampanye Pilpres 2024.

Janji itu tertuang dalam asta cita. Reza pun menyoroti asta cita nomor 7 mengenai reformasi hukum. 

"Salah satunya adalah tentang reformasi hukum kalau poin 10, 17 dan 20 ini tidak terkelola secara baik tidak dilakukan secara penuh sikap konsekuen. Maka sekali lagi Saya khawatir bahwa masa depan penegakan hukum di Indonesia akan jauh panggang dari api," katanya.

Ia mengungkapkan asta cita nomor 7 mengenai reformasi hukum poin 10 yakni  menjamin untuk tidak mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi 

"Saya berikan garis bawah pada kata mengintervensi dari poin 10," ujarnya.

Kemudian pada poin 17, kata Reza, menjamin dan menegakkan proses penanganan masalah hukum secara profesional transparan dan berintegritas serta mencegah hukum dijadikan sebagai alat politik kekuasaan.

"Lagi-lagi highlight mencegah hukum dijadikan sebagai alat oleh kekuasaan sekarang," katanya.

Lalu poin 20 yakni menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi adil dan transparan serta mencegah pemanfaatan hukum sebagai alat politik kekuasaan.