Demi Efisiensi Anggaran, Anggota DPRD DKI Dilarang Studi Banding ke Luar Negeri

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Dalam rangka efisiensi penggunaan APBD 2025, DPRD DKI Jakarta bakal memangkas anggaran perjalanan ke luar negeri.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin tak mengizinkan para anggota dewan melakukan studi banding.

“Perjalanan ke luar negeri kami hemat dan memang perjalanan ke luar negeri kami untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan, bukan study banding,” ucapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

“Jadi enggak boleh studi banding, kita larang juga,” tambahnya menjelaskan.

Meski demikian, politikus senior PKS ini bilang, tak semua perjalanan dinas ke luar negeri dilarang, masih ada beberapa kegiatan yang diizinkan.

“Kami ingin dalam rangka mengevaluasi program, dalam rangka menuntut ilmu, short course yang ada di luar negeri. Itu yang dibolehkan,” ujarnya.

Sebagai informasi, efisiensi anggaran ini dilakukan sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.

Perintah itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Walau ada pemangkasan anggaran, namun Khoirudin memastikan hal ini tak akan mengganggu pelayanan publik.

Anggaran seperti pendidikan dan kesehatan pun tak akan mengalami dipangkas.

“Kalau pelayanan publik (anggaran) tidak boleh dipotong, enggak boleh dipangkas. Karena kita pemerintah ada untuk melayani masyarakat,” tuturnya.

“Yang dipangkas itu ya (anggaran) makan-minum, rapat-rapat, studi banding, acara seremonial, itu yang kami pangkas,” sambungnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya