PDIP Saran Wapres Berkantor di IKN, Rocky Gerung: Jadikan Istana Pangkalan Gas 3 Kg Dijaga Gibran

Anggota Komisi III DPR RI itu berharap Presiden Prabowo Subianto realsitis dengan tidak menambah anggaran besar-besaran untuk IKN saat ruang fiskal terbatas. 

Ia pun mengingatkan tidak ada keharusan untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pindah ke IKN pada tahun ini.

Deddy pun mencontohkan Putrajaya sebagai pusat pemerintahan Malaysia. 

"Yang namanya Putrajaya itu setelah 4 tahun hampir 5 tahun itu baru 300 orang pegawai yang pindah ke sana. Tahun kelimanya tambah 3 ribu," imbuhnya.

Menurut Deddy, tidak ada keharusan bagi pemerintah saat ini untuk mengejar target Jokowi hingga APBN defisit serta dilakukan pemotongan.

Ia menuturkan dampak nyata ekonomi setelah biaya perjalanan dipangkas. 

"Semua sarana transportasi, darat, laut, udara itu pasti terdampak rental mobil, hotel, akomodasi, warung itu dampaknya luar biasa demikian juga infrastruktur yang hanya bersisa 20 persen dampaknya pada ekonomi real," katanya.

Deddy mengungkapkan usulan tersebut bukan bertujuan untuk membuat IKN mangkrak. Ia menuturkan tidak ada target yang mengharuskan pembangunan IKN rampung dalam waktu tiga tahun.

"Itu menjadi konsensus nasional itu mimpinya seorang Joko Widodo. Realitanya tidak mungkin mungkin dipaksakan lalu diapakan ini IKN," kata Deddy.

Deddy menyarankan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN. Ia menyampaikan bahwa saat ini status ibu kota negara tidak jelas. Pasalnya, Jakarta sebagai daerah khusus masih menunggu peraturan presiden atau perpres.

"Ya janganlah kita menjadi tawanan dari hasrat ambisi orang per orang. Kita kembali sebagai satu bangsa. Mari kita selesaikan masalah yang ada itu yang perlu dan mari kita biarkan Pak Prabowo bekerja sesuai dengan keinginannya," tutur Deddy.

Deddy pun menyinggung dua program yang memakan anggaran besar di era Prabowo yakni pembangunan IKN dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

"IKN itu selamanya kan legasinya Jokowi sementara dia perlu narasi untuk dirinya supaya bisa dua periode kan realistis. Kalau aku jadi
Pak Prabowo mana mau gua buang duit Rp 48 triliun untuk IKN enggak ada dampaknya buat rakyat, tidak ada dampaknya juga secara elektoral. Biarkanlah Pak Prabowo kasih keleluasaan Pak Jokowi udah di rumah tenang-tenanglah dulu Pemilu masih jauh gitu loh. Jangan bikin orang panik terus kasihan Pak Prabowo," jelasnya.

Anggaran IKN Diblokir

Sedangkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sempat menyebut anggaran IKN tidak ada karena masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.