Normalisasi Kali Bekasi Terkendala Lahan, Dedi Mulyadi : Solusinya Pembebasan atau Bongkar 

Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulya mengatakan, normalisasi Kali Bekasi jadi prioritas utama yang bakal dilakukan pemerintah sebagai langkah mencegah banjir. 

Pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) serta Perum Jasa Tirta. 

"Kesimpulannya ini kan menjadi bagian prioritas untuk normalisasi wilayah Bekasi dan Kota Bekasi," kata Dedi saat dijumpai di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi, Senin (18/3/2025). 

Hanya saja, proyek normalisasi Kali Bekasi masih terkendala lahan. Di sepanjang bantaran sudah banyak berdiri bangunan. 

"Kemudian terkendala dengan tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga atau sudah ada bangunan, nah tetapi tadi sudah ada solusi-solusinya," jelas dia. 

Lahan di bantaran yang dikuasai sejumlah pihak ini beberapa terdaftar memiliki sertifikat, ada juga yang mendirikan bangunan liar untuk tempat tinggal atau usaha. 

Pemerintah nantinya akan mengklarifikasi, mereka yang bersertifikat akan dilakukan pembebasan lahan dengan diganti haknya. 

Sementara untuk bangunan liar, mereka yang sudah menempati lama akan diberikan uang kerohiman dan diminta membongkar sendiri bangunannya. 

"Itu kita lakukan dan alokasi biaya yang disampaikan Wamen itu kan 3,6 triliun dan kita pemerintah provinsi akan supporting pembebasan tanah menjaga keamanan saat normalisasi," jelas dia.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya