Truk Kontainer di Jakarta Bikin Macet, Anggota DPRD DKI Kenneth Usul ke Pramono Berlakukan Jam Malam

"Untuk mengatasi masalah truk ODOL dan harus bekerja sama lintas sektor seperti Kemenhub, Polri, dan Asosiasi Industri, demi menjaga keamanan serta kenyamanan pengguna jalan. Dalam hal ini pemerintah harus tegas agar aturan yang ada bisa berjalan dengan baik," paparnya.

Kenneth menuturkan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat ketentuan yang mengatur jam operasional kendaraan berat termasuk truk, dengan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi kemacetan, dan meminimalkan kerusakan jalan yang sering diakibatkan oleh beban berat truk.

"Kita bisa melihat negara-negara maju seperti kota-kota di Eropa, contoh Paris dan London, mereka telah menerapkan larangan atau pembatasan truk di wilayah pusat kota untuk untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih ramah dan nyaman bagi warga," katanya.

"Kita harus bisa mencontoh hal tersebut kalau memang Kota Jakarta mau menjadi Kota Global," beber Ketua IKAL PPRA Lemhannas RI Angkatan LXII itu.

Menurutnya, larangan truk kontainer tersebut merupakan bagian dari kebijakan jangka pendek. 

Sedangkan untuk jangka panjang, Pemprov DKI harus mempercepat pembangunan jalur logistik alternatif, termasuk optimalisasi pelabuhan dan jalur tol luar kota, guna mengurangi beban kendaraan besar di jalanan Jakarta.

"Dengan adanya pembangunan jalur logistik alternatif, optimalisasi pelabuhan, dan jalur tol luar kota diharapkan dapat mendorong para pelaku logistik untuk beralih ke sistem distribusi yang lebih efisien, seperti penggunaan kendaraan kecil atau sistem pergudangan terintegrasi di kawasan penyangga ibu kota," tutur Kepala BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana) PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.

Selain itu, Kenneth juga meminta kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk melakukan edukasi kepada sopir-sopir truk untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya. 

Langkah-langkah ini perlu dilaksanakan dengan kolaborasi antara pemerintah, operator logistik, dan pengemudi untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih aman.

"Pemprov bisa kembali memberikan sosialisasi terkait pentingnya keselamatan berkendara melalui kampanye ke pengemudi." 

"Berikan mereka pemahaman tentang risiko hukum, kerugian material, dan potensi kecelakaan."

"Diperlukan sinergi kebijakan antara pemerintah daerah, pelaku industri logistik, dan masyarakat untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib, ramah lingkungan, dan aman," paparnya.

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya