Tolak Komentari Pernyataan KDM Soal Beri Gaji Rp10 Juta per KK, Wagub Rano: Ente Tanya Die Aje
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno enggan menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan memberikan gaji Rp10 juta per KK.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Nur Indah Farrah Audina
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, KEBON JERUK - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno enggan menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan memberikan gaji Rp10 juta kepada setiap kepala keluarga (KK) bila menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Pemeran Doel dalam sinetron Si Doel Anak Sekolah ini pun menolak memberi tanggapan saat ditanya terkait hal tersebut.
“Ente tanya die ye,” kata Doel kepada awal media, Senin (12/5/2025).
Sebagai informasi tambahan, pernyataan tersebut dilontarkan Dedi Mulyadi saat memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (6/5/2025) kemarin.
Awalnya, Dedi memberi hitung-hitungan perbandingan antara besaran APBD dengan jumlah penduduk di sejumlah provinsi.
Mulanya KDM menyinggung besaran APBD dan jumlah penduduk di Kalimantan Timur (Kaltim).
Menurutnya, Pemprov Kaltim seharusnya bisa memberikan gaji warganya Rp5 juta per bulan.
Kemudian, KDM pun menyinggung besaran APBD DKI Jakarta yang menyentuh angka Rp90 triliun, sedangkan penduduknya kurang dari 10 juta jiwa.
“Jakarta ini pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya Rp 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta (pendudukan) ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp10 juta.”
“Karena Rp 10 juta dikali 2 juta (KK) hanya Rp20 triliun. Kalau saya (jadi gubernurnya), bagi,” kata KDM.
Ia lantas membandingkan dengan Jawa Barat dimana jumlah penduduknya mencapai angka 50 juta jiwa.
Sedangkan, besaran APBD-nya hanya berkisar di angka Rp36 triliun.
“Beda kalau di Jabar 50 juta pendudukan,” tuturnya.
Jubir Pramono Sebut KDM Salah Hitung
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim menyebut Dedi Mulyadi salah hitung saat mengeluarkan pernyataan bakal menggaji tiap KK di Jakarta Rp10 juta.
“Kang Dedi salah hitung,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (12/5/2025).
Menurutnya mustahil Pemprov DKI Jakarta menggaji warganya dengan nominal Rp10 juta per bulan.
Pasalnya, besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hanya berkisar di angka Rp90 triliun.
Sedangkan bila ingin memberikan gaji Rp10 juta kepada 2 juta KK, maka anggaran Rp20 triliun harus dikeluarkan hanya dalam waktu sebulan.
Dengan asumsi gaji tersebut harus diberikan per bulan, maka perlu perlu anggaran mencapai Rp240 triliun untuk menggaji 2 juta KK di Jakarta dalam waktu setahun.
“Intinya saya enggak mau mencemooh, intinya Kang Dedi terlalu bersemangat sampai sampai salah hitung saja,” tuturnya.
Meski demikian, Chico tetap mengapresiasi pernyataan politikus Gerindra yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu.
Menurutnya, pernyataan itu pun sejalan dengan keinginan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang ingin menyejahterakan rakyat.
“Tapi kami mengapresiasi Kang Dedi sebagai salah satu gubernur terbaik di Indonesia saat ini, sama niatnya dengan mas Peam untuk menyejahterakan warga,” ujarnya.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.