Pungli Preman Berkedok Ormas Bikin Pedagang Pasar Induk Kramat Jati Menjerit, Ini Kata Satpol PP

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan enggan banyak berkomentar soal jeritan para pedagang Pasar Induk Kramat Jati terkait pungutan liar (pungli) yang dilakukan preman berkedok organisasi massa (ormas).

Satriadi berdalih, aksi premanisme sudah masuk ranah hukum sehingga aparat yang berwenang menindaknya ialah kepolisian.

“Kalau untuk pungli, itu kan sudah masuk ranah pidana, itu ranah kepolisian,” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (15/5/2025).

Satriadi menambahkan, sejauh ini ada 30-50 personel Satpol PP yang turut dikerahkan dalam Operasi Berantas Jaya 2025 yang digelar Polda Metro Jaya.

Operasi ini digelar Polda Metro Jaya untuk memerangi aksi premanisme di ibu kota.

Hanya saja, Satpol PP hanya bertugas mendukung operasi tersebut dan melakukan penindakan bila ada pelanggaran peraturan daerah (perda).

“Kalau dia melanggar terkait dengan peraturan daerah, maka akan kami lakukan tindak pidana ringan atau tipiring,” ujarnya.

“Tapi kalau ada unsur pidana, maka itu dari pihak kepolisian yang akan melakukan penindakan,” sambungnya.

Meski demikian, bukan berarti Satpol PP melakukan pembiaran bila terjadi aksi premanisme di ibu kota.

Satriadi menyebut, pihaknya bakal turut berkolaborasi dengan aparat berwenang.

“Misalnya potensi parkir liar, kami kolaborasi dengan Dinas Perhubungan. Kalau ada juru parkir yang sifatnya pungli kami serahkan ke kepolisian,” kata Satriadi.

“Kalau seandainya dia menggunakan fasilitas umum terkait parkir liar itu, nah nanti ada tipiring yang kami lakukan,” sambungnya.

Preman Berkedok Ormas Pungli Puluhan Juta, Pedagang Pasar Induk Kramat Jati Menjerit

Preman berkedok ormas diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.